KBUMN

Sinergi Membangun Negeri

Kamis, 24 April 2014

|Visi Kementerian BUMN “Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN” |                                          SMS Kritik & Saran tentang BUMN dan Kementerian BUMN ke 08111-188-188|                                                                                                                Hati Hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Pejabat Kementerian BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kementerian BUMN tidak pernah meminta pungutan biaya apapun melalui surat,telepon maupun sms, dalam proses maupun pemenang pengadaan Barang dan Jasa

08 August 2008

Selamat pagi Pak, apakah tgl 18 agustus 2008 libur nasional.tks (628138xxxxx)
Berdasarkan SKB Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 55 Tahun 2007, Nomor KEP 222/Men/V/2007, Nomor SKB/03/M.PAN/5/2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Hari-Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2008, maka tanggal 18 Agustus 2008 dinyatakan sebagai HARI LIBUR NASIONAL.


31 July 2008

Apa bisa PMA membentk joint venture dg BUMN ? (623547xxxxx)
Pada prinsipnya, BUMN dapat melakukan kerjasama dengan pihak manapun sepanjang kerjasama tersebut layak menurut perhitungan bisnis, termasuk dalam hal ini dengan PMA.


29 July 2008

Mohon infrm utk form lap.Monitoring sertifikasi keagenan bisa didptkan dimana & lap.Dikirim kemana? Tks (628131xxxxx)
Perlu spesifikasi secara jelas jenis Sertifikasi Keagenan apa yang Saudara maksudkan. Misalnya, untuk sertifikasi keagenan asuransi, Saudara dapat menghubungi Bapepam-LK Departemen Keuangan.


28 July 2008

Yth Meneg BUMN, apakah ada SE atau Kepmen ttg Progrm Pensiun baru hrs PPIP, kalo ada di mana bisa downloadnya? Tks (628116xxxxx)
Sampai saat ini belum ada ketentuan dari Kementerian Negara BUMN (baik berupa SE maupun Kepmen) yang mengharuskan BUMN menggunakan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) atau Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).


24 July 2008

Selamat siang Pak Menteri,saya ingin menanyakan apakah dalam hal anak perusahaan BUMN akan melakukan corporate action membutuhkan pesetujuan menteri dahulu? (628158xxxxx)
Hubungan antara Menteri Negara BUMN dengan anak perusahaan BUMN tidak dilakukan secara langsung, namun melalui BUMN induk. Akan tetapi, ada juga aksi korporasi yang terkait dengan anak perusahaan BUMN harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Negara BUMN, seperti penjualan saham.


23 July 2008

Pak mentri saya masy biasa yg msh awam dg cara2 menjdi pembeli saham?dmn sy bs mndptkan informasi tsb. trims (628524xxxxx)
Untuk mendapatkan informasi mengenai cara-cara pembelian saham, Saudara dapat menghubungi BUMN yang bergerak dalam transaksi saham, antara lain PT Danareksa Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas.


18 July 2008

Mohon informasi mengenai laporan keuangan Krakatau Steel periode 2004-2007.Darimana bs didapat informasi2 tsb?Trms (219884xxxxx)
Untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan PT Krakatau Steel (PT KS) tersebut, Saudara dapat menghubungi Sekretaris Perusahaan PT KS Kantor Cilegon, Gedung Teknologi Jl. Produksi No. 1 Cilegon, Banten, PO BOX: 14 Cilegon telp:0254-371134, 372517, 372050 dan Kantor Jakarta, Wisma Baja Jl. Gatot Subroto Kav. 54 Jakarta PO BOX: 1174 JKT. Saudara juga dapat mengunjungi portal PT KS (www.krakatausteel.com).


20 June 2008

Saya mohon informasi cara pembelian saham PT. Krakatau Steel, trmksh. (628521xxxxx)
Apabila PT Krakatau Steel di privatisasi melalui mekanisme Initial Public Offering maka pembelian sahamnya dapat dilakukan melalui underwriter atau penjamin pelaksana emisi.


19 June 2008

Mohon infrm ttg tata cara revisi RKAP, apa ada surat edarannya,atau PP beserta juklaknya.. (628131xxxxx)
Tata Cara Revisi RKAP secara jelas dapat Saudara temukan pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor: 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa terhadap perubahan atas RKAP yang telah disahkan dilakukan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum. Usulan perubahan RKAP yang telah ditandatangani bersama oleh Dewan Komisaris/Pengawas disampaikan oleh Direksi kepada Menteri/RUPS untuk mendapat persetujuan. Persetujuan RUPS/Menteri sudah harus diberikan selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya usulan tersebut, namun bilamana tidak ada persetujuan dalam waktu tersebut, maka RUPS/Menteri dianggap menyetujui usul perubahan dimaksud.Dapat ditambahkan, dalam hal tertentu, kewenangan RUPS/Menteri untuk melakukan perubahan RKAP dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris/Pengawas.


19 June 2008

Yth Bpk Meneg BUMN, mohon info apakah ada SE MENEG perihal anggaran pembinaan dana lembaga (APDL). Terima Kasih. (628119xxxxx)
Anggaran Pembinaan Dana Lembaga (APDL) yang Saudara maksudkan dapat dikategorikan sebagai pengeluaran/beban operasional yang tidak perlu diatur dalam SE Menteri Negara BUMN, melainkan merupakan bagian kewenangan operasional manajemen yang terlebih dahulu dianggarkan dalam RKAP.


1 ... 34 35 36 37 38 ... 55

Publikasi

+ Index