Wawancara Khusus: Langkah Tegas Buwas Melawan Mafia Beras

Baru saja pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Maret 2018, Budi Waseso mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tugas baru yang tak mudah tentunya, yaitu memimpin Perum Bulog, BUMN yang bertanggung jawab untuk menjaga kestabilan harga beras.
 
Meski berlatar belakang sebagai purnawirawan perwira tinggi Polri, pria yang akrab disapa Buwas ini berani menerima tugas untuk menjadi Dirut Bulog. “Buat abdi negara enggak ada istilah enggak siap. Dimana pun ditugaskan harus siap,” katanya kepada kumparan, pada suatu pagi di akhir Juli lalu.
Ditemui kumparan di ruang kerjanya di Gedung Bulog, Buwas menyambut dengan senyuman sambil bercerita soal Kopi Jenderal, bisnis kopi Gayo yang dibuatnya setelah pensiun dari BNN.
"Kopi Jenderal sudah sampai ke Eropa juga," tuturnya menyebut merek kopi yang dia bisniskan.
 
Dia mengakui tak memiliki pengalaman dan pengetahuan soal pangan. Tapi pensiunan bintang tiga di Polri ini yakin, kalau mau berusaha dan belajar, hal itu bisa dikuasai. Mengawali masa jabatannya, pria yang akrab disapa Buwas ini sudah menyita perhatian dengan kebijakannya menolak impor beras.
 
Dalihnya, produksi dalam negeri masih mencukupi. Kalaupun kurang hanya sedikit saja. “Yang bikin harga beras mahal itu kan mafia. Saya sudah pegang petanya,” tandas Buwas. Lantas apa langkahnya untuk memberantas mafia beras? Berikut wawancara selengkapnya.
 
Mengapa Bapak mau diangkat jadi Dirut Bulog setelah pensiun dari BNN? Bukankah Bapak berencana mau berbisnis kopi?
 
Selesai di kepolisian, saya itu awal mulanya profesinya dicetak dari abdi negara. Tugas abdi negara itu adalah pengabdian. Setiap abdi negara menandatangani sumpah jabatan. Di antaranya mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, itu sudah diucapkan dan ditandatangani.
 
Selama saya menjadi abdi negara, saya berusaha memenuhi kewajiban sumpah saya sampai akhirnya saya menjabat di BNN. Itu dalam kondisi saya sebagai polisi aktif. Tadinya saya pikir ya sudah, pengabdian saya sudah 34 tahun penuh selesai, saya merasa pengabdian saya sudah paripurna. Saya sudah mengabdi sebaik-baik mungkin yang bisa saya lakukan menurut saya.
Dalam kekosongan saya setelah menjalankan pengabdian 34 tahun, saya ingin masih bisa berbuat. Paling tidak, saya ingin masih bisa berbuat kepada masyarakat dengan hal lain.
Secara pribadi, saya punya pemikiran membuat program pembangunan alternatif di Aceh, tujuannya bagaimana petani kopi dan lainnya di Aceh tidak lagi menanam ganja. Aceh malah dikenal ganjanya di dunia, padahal ada komunitas petani yang bagus di sana, di antaranya daerah Gayo. Maka saya galakkan di 3 kabupaten sebagai contoh.
 
Saya berpikir kalau petani itu hanya disuruh menanam tapi pada akhirnya tidak mendapatkan jaminan hasil produksinya dibeli atau laku dijual, maka tidak ada gunanya. Saya harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan petani, maka saya ambil hasil petani kemudian saya olah untuk mengisi kesibukan saya di kala saya pensiun. Saya buka warung kopi dimana saya masih ada kesibukan.
 
Tapi dalam perjalanannya, satu bulan satu minggu setelah pensiun, saya ditugaskan Pak Presiden untuk memimpin Bulog. Abdi negara itu kalau dikasih tugas tidak ada istilah menolak, harus dilaksanakan, toh ini juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Di Bulog ini sangat luar biasa karena ini masalah perutnya rakyat Indonesia.
 
Tidak ada masyarakat Indonesia yang tidak makan nasi sehingga kita harus betul-betul menyelenggarakan itu. Menjamin ketersediaan barang, termasuk harganya. Ini yang ditugaskan itu, ini amanah yang luar biasa walaupun saya zero, belum pernah membidangi ini dan tidak punya bekal untuk tugas di sini. Tapi di dunia ini bagi saya tidak ada istilah tidak ada yang tidak bisa selama manusia itu mau. Maka saya akan berusaha semaksimal mungkin supaya saya bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Misi saya harus berhasil.
 
Harga pangan sering naik turun. Sebenarnya apakah memang produksi kita yang kurang atau ada mafia bermain?
 
Sebenarnya tidak ada masalah kalau ketersediaan barangnya. Saya sudah tahu hitung-hitungannya dengan Menteri Pertanian, kita sudah bisa menghitung. Sebenarnya kalau toh ada kekurangan karena musim, cuaca, atau situasi lain itu kecil. Tapi persoalannya karena adanya permainan-permainan kartel pangan. Ini beras ada ditimbun, dikuasai, pasarnya dipermainkan.
 
Sekarang coba saya kita pikirkan, pegawai negeri, TNI, Polri, dulu dia mendapatkan beras dari Bulog. Hari ini mereka menerima uang. Dia beli di pasar bebas sehingga makin memperbesar pasar bebas dan menambah kerawanan bilamana pasar dipermainkan oleh kartel-kartel ini. Ini menyangkut kegelisahan orang banyak, termasuk dari pegawai negeri, TNI, Polri.
 
Next ke depan kita tidak boleh seperti itu. Maka negara harus menguasai pangan, menguasai 9 bahan pokok, itu dikuasai negara. Ini saya sedang step by step, bertahap. Kalau pangan ini sudah betul-betul dikuasai negara, dijamin oleh negara, maka sebenarnya kestabilan pangan atau ketahanan pangan bisa tercapai, swasembada bisa tercapai, bahkan keinginan Pak Presiden kita kedaulatan pangan bisa tercapai. Ini tahapannya.
Maka saya sedang bekerja bagaimana untuk ketahanan pangan. Nanti swasembada pangan, ini Menteri Pertanian sedang berupaya. Kalau sudah berhasil surplus pangan, maka kita akan ekspor produksi pertanian kita, maka di situ lah bukti kita punya ketahanan pangan yang besar.
 
Dengan latar belakang sebagai penegak hukum, apakah itu memberi kemudahan dalam upaya menstabilkan harga pangan?
 
Sebenarnya tidak juga, sekarang kan banyak persoalan yang harus kita tangani. Di antaranya bagaimana mata rantai dari pasokan, peredaran, penguasaan. Ini yang kita pelajari. Kalau penegakan hukum itu bilamana ada pelangggaran hukum di dalam prosesinya ini, itu yang juga harus kita tangani. Di sini saya sudah bukan polisinya lagi. Memang latar belakang saya adalah penegak hukum, seorang polisi.
Pemikiran saya adalah strategi bagaimana kita menguasai tata niaga pasar 9 bahan pokok, itu yang paling penting.
Tapi tentunya pasar ini bisa dikuasai dengan penyimpangan-penyimpangan hukum. Di situ yang kita pelajari, di situ saya punya kemampuan bagaimana suatu hal ini ada peluang untuk dimainkan. Di situ saya bekerja sama dengan Satgas Pangan, kepolisian, untuk melakukkan penegakan hukum bilamana ada pelanggaran. Ini kita harus sinergi, harus simultan penanganan ini supaya bisa kita tangani secara keseluruhan.
 
Apakah Bapak tahu siapa saja mafia yang memainkan harga pangan?
 
Oh, saya kan mantan Kabareskrim, mantan penyidik waktu di BNN. Saya sudah tahu dan saya sudah paham betul. Hari ini pun sebenarnya saya tahu. Tapi kembali lagi, saya ini bukan lagi seorang penegak hukum, saya mantan polisi. Maka yang saya temukan ini sedikit-sedikit saya kasih kepada penegak hukum. Begitu caranya. Tapi kalau petanya saya sudah tahu, bukti-buktinya saya sudah ada
Cuma kita menyikapi bagaimana ini tetap berjalan, tidak menimbulkan suatu kegelisahan buat masyarakat. Tapi kita tangani, kejahatan-kejahatan pangan ini harus kita atasi dan kita tangani. Pelakunya kan hanya sedikit dan segelintir, tapi bisa memainkan harga pangan. Pangan ini untuk rakyat Indonesia secara menyeluruh, masa dimainkan segelintir orang? Ini enggak boleh menurut saya, ini harus kita tangani.
 
Setelah berulang kali Bapak peringatkan, apakah mafia pangan masih bermain?
 
Ya mereka coba-coba. Coba-coba itu kan begini, mereka pasti memperhitungkan kalau saya bukan penegak hukum. Sejauh mana hubungan saya dengan kepolisian dia juga memperhitungkan. Ketiga, dia lihat sejauh mana kekuatan baik negara maupun kepolisian dalam menangani itu. Itu kan dia memperhitungkan, maka saya bilang komitmen harus kita bangun. Siapa pun, tidak boleh tebang pilih betul-betul ditindaklanjuti secara hukum, baru selesai. Kalau tidak seperti itu, maka akan terus seperti ini.
 
Bagaimana modus mafia memainkan harga pangan di Indonesia?
 
Saya sih tahu, tapi saya enggak perlu sampaikan karena ini rahasia saya dengan penegak hukum sehingga mereka tidak berubah modusnya. Dengan tidak berubah modusnya, maka kita mudah menangani. Sekarang sudah terbaca, sedang kita ikuti, bahkan saya juga meminta bantuan KPK. Intinya yang melibatkan oknum, kekuatan-kekuatan besar biar dihadapi oleh KPK.
Saya menginginkan 9 bahan pokok di negeri ini betul-betul stabil, tidak dipermainkan seperti hari ini. Jadi semua ini kita justru kalah oleh kepentingan segelintir orang yang menguasai. Saya tidak ingin seperti itu, negara itu harus hebat, negara itu harus menguasai 9 bahan pokok untuk rakyat Indonesia.
 
Apakah ada orang dalam Bulog yang bekerja sama dengan mafia pangan?
 
Saya yakin ada (oknum Bulog yang terlibat), tidak mungkin kartel atau jejaring ini bisa bekerja dengan leluasa tanpa ada keterlibatan di dalam. Maka saya sudah sampaikan kepada jajaran saya, mulai hari ini tidak ada lagi permainan itu. Kalau ada yang mau coba-coba ya silakan. Saya tidak ada keragu-raguan untuk menindak tegas di dalam tubuh saya sendiri. Pasti ada dan saya sudah tahu sebenarnya. Hanya saja saya belum bisa bulat betul, nanti tergantung lewatnya dari Satgas Pangan, dari penyidik Polri. Tapi kalau ada keterlibatan dalam tubuh saya (Bulog) ya harus kita tindak tegas, itu yang merusak nama Bulog.
 
Apakah oknum-oknum Bulog yang terlibat mafia pangan ini sudah ditindak?
 
Sebagian sudah, yang tidak melalui jalur hukum sudah. Pelanggaran disiplin itu ada yang sudah saya pindahkan, saya nonaktifkan, saya copot dari jabatan. Itu salah satu wujud konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan internal. Tapi kalau nanti melakukan pelanggaran hukum, saya akan selesaikan dengan tindakan hukum.
 
Apa saja pelanggaran yang dilakukan oknum-oknum Bulog ini?
 
Macam-macam, dia tidak prosedural dalam masuk keluar barang, tidak melaksanakan SOP, dia bekerja sendiri, ya seperti itu lah keterlibatan dia dengan jaringan. Saya copot.
 

Dirut Perum Bulog Budi Waseso.

Dirut Perum Bulog Budi Waseso. (Foto: \Michael Agustinus/kumparan)
Salah satu terobosan Bapak yang menarik adalah beras saset. Dari mana ide membuat beras saset?
 
Pemahaman saya, bagaimana kebutuhan masyarakat Indonesia ini tersedia di mana-mana. Sekarang sederhananya di lingkungan rumah tangga kita, kita mau beli sabun ada enggak di warung? Ada. Kita mau beli shampo ada enggak? Kita mau beli kopi ada enggak? Itu kebutuhan pokok bukan? Kan bukan, tapi ada di mana-mana.
Sedangkan kalau kebutuhan pokok itu adalah beras, masa enggak ada di mana-mana? Maka saya harus bisa membuat beras ini ada di mana-mana, di warung kecil. Caranya, beras saset karena itu terjangkau masyarakat, dan beras ini harus berkualitas. Bukan beras kualitas rendah, ini premium.
 
Jadi masyarakat merasakan ini ada, kualitasnya ada, kemampuan belinya dia juga bisa menjangkau. Nanti next saya membuat banyak lagi dari pemikiran saya yang lainnya bagaimana ke depan. Artinya program Pak Presiden bahwa negara hadir di tengah masyarakat itu ada. Pangan benar-benar terwujud bahwa negara hadir di tengah masyarakat melalui Bulog.
 
Selain beras saset, terobosan apalagi yang akan dibuat Bulog untuk menjaga harga beras tetap terjangkau?
 
Ya sudah, itu pakai cara-cara saya, salah satunya beras saset. Itu salah satu wujud nyata. Nanti lah saya tidak akan bocorkan, ini adalah strategi saya. Saya sifatnya pasti diam, tapi pada saatnya kita lakukan kejutan-kejutan, tidak bisa diprediksi.
Saya akan lihat apa yang harus saya dahulukan. Saya tahu persis, kalau kita membuat sesuatu, itu kita akan mendapat tantangan dari kartel-kartel (pangan) ini. Maka kita jangan sombong membocorkan dulu. Ini senjata buat mereka. Kalau mereka sudah tahu, mereka sudah ancang-ancang duluan. Mungkin kita didahului, maka saya tidak mau didahului oleh mereka.
 
Apakah kewenangan Bulog saat ini sudah cukup kuat untuk menjaga kestabilan harga pangan, tidak hanya beras?
 
Kita berpikir begini, kalau 9 bahan pokok itu harus dikuasai negara, di antaranya negara harus punya kepanjangan tangan yang kuat. Itu berarti di antaranya Bulog. Tapi kan harus dibentuk kewenangan yang kuat dengan regulasi yang kuat. Regulasinya itu harus diperbaiki, tidak seperti sekarang, tergantung nanti pemerintah akan membuat apa. Apakah Bulog yang diperkuat atau membuat badan baru, ya terserah. Tapi intinya 9 bahan pokok ini harus dikuasai oleh negara.
 
Bagaimana upaya Bulog akan mendapat kewenangan yang lebih besar untuk menjaga kestabilan harga pangan?
 
Sekarang saya bilang, bekerja sesuai dengan bidang kita dan kita profesional. Kita tidak menyimpang dari aturan, tidak bermain-main atau memanfaatkan jabatan kita untuk kepentingan pribadi, itu yang paling penting. Kalau itu sudah bisa, pasti profesional. Di kala kita mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka kita (Bulog) akan mendapatkan kewenangan, kan begitu. Kita tidak bisa bicara kewenangan sementara tidak melaksanakan tugas kita dengan baik, tambah kacau. Kita raih dulu kepercayaan itu karena kemampuan. Kalau sekarang Bulog masih acak-acakan, dikasih kewenangan lebih ya enggak mungkin mampu. Kita harus benahi dulu ke dalam kesiapan kita.

Bongkar muat beras Bulog

Pekerja melakukan bongkar muat beras di Gudang Bulog Baru Cisaranten Kidul Sub Divre Bandung. (Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)
Di internal Bulog, pembenahan apa saja yang sudah dilakukan?
 
Banyak sekali, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti bagaimana saya menata personil sesuai dengan kualitas, itu sudah saya bangun pelan-pelan. Di bawah kendali Direktorat Pengadaan harus bagaimana, dalam kita melaksanakan operasi pasar atau intervensi pasar itu dilakukan oleh Direktorat OPP harus bagaimana, sudah saya benahi semua.
 
Ada usul dari Komisi IV DPR RI agar Bapak menjadi Ketua Satgas Pangan, bagaimana menurut Bapak?
 
Kalau saya merangkap jadi Ketua Satgas Pangan, saya kira tidak ya. Posisi saya kan bukan lagi penegak hukum. Biarkan lah Satgas Pangan terdiri dari kekuatan-kekuatan yang membidangi pangan dan ada hubungannya dengan penegakan hukum. Saya biar melaksanakan tugas-tugas di Bulog dalam penyediaan barang. Artinya bagaimana saya menyerap produksi dari petani sehingga petani juga tidak dirugikan karena harganya dia stabil, stok dan kualitas barang saya jaga, bagaimana saya bisa memasarkan ini dengan harga yang murah dan stabil.
 
Mengenai stok beras Bulog, apakah masih perlu tambahan dari impor?
 
Sampai saat ini sih belum. Saya sudah hitung dengan Direktur Pengadaan, saya lihat posisi saat panen dengan pasca panen, saya sudah hitung secara keseluruhan di Tanah Air. Jadi perlu tidaknya impor itu kita pertimbangkan. Kalau menurut saya, hitungan sementara kita enggak perlu impor karena dari dalam negeri sudah sangat banyak.
Hari ini pun kita sudah tidak mampu lagi menampung beras-beras yang ada di gudang-gudang kita, sudah penuh. Gudang kita itu bisa menampung riil itu 3,2 juta ton, nah sekarang sudah penuh semua. Dengan sisa barang yang akan kita serap lagi, kurang lebih 1 juta ton dari dalam negeri sampai September. Jadi sebenarnya beras kita di gudang sudah pasti ada 4 juta ton lebih, jadi kita kuat kok.
 
Kalau gudang Bulog sudah penuh, lalu mau ditampung di mana lagi tambahan beras?
 
Kita akan memanfaatkan gudang-gudang yang ada punya swasta, punya instansi yang tidak terpakai akan kita manfaatkan untuk menyimpan beras.
 
Dengan HPP beras yang tidak naik sejak 2015, apakah Bulog tak kesulitan membeli beras dari petani?
 
Pasti tidak maksimal, tapi bagaimana kita memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Kita bekerja sama dengan penggilingan-penggilingan padi. Terutama untuk beras medium yang menjadi cadangan pemerintah. Kalau beras premium kan tidak menjadi kebutuhan pokok kita karena itu untuk komersial. Yang paling penting adalah cadangan beras pemerintah (CBP), itu yang paling utama.
 
Data soal produksi dan konsumsi beras masih simpang siur, yang mana yang bisa jadi pegangan Bulog?
 
Nanti itu urusannya BPS, kita enggak boleh mencampuri juga. Saat ini kita memang belum punya pegangan data yang benar, yang mana yang harus kita jadikan pedoman. Bulog sendiri harus berusaha untuk memahami yang riil dari kacamata Bulog. Mungkin kita lihat dari subdivre-subdivre di kabupaten untuk bisa bekerja sama dengan dinas-dinas pertanian di wilayah, mendata berapa sih jumlah yang ada di desa, kecamatan, kabupaten, kota. Maka kita bisa prediksi kira-kira jumlah (panen) sekian.
 
Sekarang juga sedang kita susun sistem pendataan yang ada di Bulog, kita kerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Telkom, Menteri Pertanian, dan lain-lain sehingga kita punya data yang mendekati riil dari segala aspek. Dengan begitu kita bisa menghitung perlu tidaknya impor. Itu yang sudah kita lakukan sekarang, sedang berjalan terus.
 
sumber : https://kumparan.com/@kumparanbisnis/wawancara-khusus-langkah-tegas-buwas-melawan-mafia-beras-1534322898615121508?utm_source=android&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=Share

Kategori Artikel