Direktur Utama BKI Ibnu Wibowo dalam pertemuan mengatakan bahwa pertemuan ini merupakan salah satu bentuk komitmen BKI untuk lebih professional dengan mengadopsi praktek yang lazim dilakukan oleh badan-badan klasifikasi anggota IACS, yang terlebih dahulu meminta validasi dari para pemakai kepentingan sebelum memberlakukan rules-nya. “Sudah menjadi tekad BKI untuk be professional, karena itu kita mengadopsi best practice yang dilakukan klas-klas internasional anggota IACS. Rules suatu badan klasifikasi tidak boleh secara eksklusif ditetapkan tanpa melibatkan kajian dari para pemangku kepentingan karena sedikit banyak mereka akan terkena konsekuensi peraturan itu,” jelas Ibnu. “Sebagai bentuk apresiasi kami kepada Bapak-Ibu yang telah sudi mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga, pada kesempatan ini perkenanankan kami memberikan piagam keanggotaan Komite BKI, piagam ini juga merupakan tanda pengakuan kami atas expertise Bapak-Ibu sekalian dalam bidangnya masing-masing.”

Ketua Komite BKI Johnson W. Sutjipto mengatakan bahwa BKI serius dalam langkahnya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. “Saya melihat BKI serius dalam memperbaiki dirinya, terkait dengan keanggotaan IACS, dapat saya laporkan bahwa BKI telah mengadakan informal meeting dengan Chairman IACS, Permanent Secretary, dan juga Quality Assurance IACS. Ini suatu langkah yang positif karena kita melihat bahwa ada upaya nyata BKI untuk berusaha menjadi anggota IACS. Pertemuan Komite BKI ini juga wujud dari keseriusan BKI melibatkan para pemangku kepentingan untuk dapat berkontribusi positif dalam bidang kepakaran masing-masing terkait aspek teknis dan operasional klas BKI,” kata Johnson.

Pertemuan yang dibagi ke dalam dua sub komite yaitu Komite Teknik dan Komite Klasifikasi berlangsung hangat dengan banyaknya diskusi dan pembahasan yang terjadi. Acara pertemuan ini diakhiri dengan penandatanganan form validasi oleh para anggota Komite BKI. **

Jakarta, 13 Maret 2013 – Dalam rangka menuju keanggotaan International Association of Classification Societies (IACS), Biro Klasifikasi Indonesia mengupayakan komunikasi intensif dengan Chairman dan jajaran pimpinan pusat IACS masing-masing Chairman Tom Boardley, Permanent Secretary Derek Hodgson, dan Quality Secretary Peter William.

Selain dengan IACS, pemangku kepentingan yang juga turut terlibat menjalin komunikasi adalah Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhuhungan Laut Capt. Yan Risuandi, Ketua Komite BKI Johnson W. Sutjipto, dan wakil-wakil perguruan tinggi yang mengembangkan studi bidang perkapalan dari Universitas Indonesia, ITS Surabaya, dan Unhas Makassar.

Komunikasi itu menjadi ajang konsultasi BKI dan para pemangku kepentingan dengan jajaran pimpinan IACS berkaitan dengan upaya BKI untuk mendaftar menjadi anggota IACS. Upaya ini juga merupakan terobosan yang dilakukan manajemen BKI dalam mewujudkan harapan para pemangku kepentingan agar BKI segera dapat mendaftar menjadi anggota IACS.

Diharapkan melalui diskusi yang berkembang IACS dapat melihat secara langsung kesiapan BKI dan apa saja yang masih perlu dilakukan untuk memenuhi persyaratan keanggotaan IACS.

Dalam kaitan dengan kegiatan ini Direktur Utama BKI Ibnu Wibowo mengatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas kesediaan pimpinan IACS menjalin komunikasi intensif dengan BKI. Komunikasi dan sambutan hangat dari pimpinan IACS menumbuhkan keyakinan bahwa suatu saat nanti BKI akan dapat menjadi anggota IACS. Diharapkan pimpinan IACS akan dapat lebih mengenal BKI dan BKI juga dapat berinteraksi secara langsung dengan jajaran pimpinan IACS.

BKI, tambah Ibnu Wibowo, adalah milik bangsa Indonesia. Secara teknis BKI mendapat supervisi dari Kementerian Perhubungan serta beroperasi secara independen dan profesional bebas dari intervensi pihak manapun. Saat ini BKI telah mendapat penunjukkan sebagai Recognized Organization dari Pemerintah R.I. dan Pemerintah Mongolia. Jumlah staf teknik yang dimiliki saat ini berjumlah lebih dari 170 orang, dan didukung oleh tiga universitas nasional ternama dalam melakukan penelitian dan pengembangan.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Dirtektorat Jenderal Perhubungan Laut Capt. Yan Risuandi dalam kaitan dengan upaya ini mengemukakan bahwa pihaknya mendukung BKI dalam meraih keanggotaan IACS karena ke depannya Ditjen Perhubungan Laut akan memfokuskan peranannya sebagai regulator dan tugas-tugas profesional akan diserahkan kepada lembaga profesional seperti halnya BKI. Komunikasi intensif yang dilakukan ini merupakan kemajuan dalam upaya BKI menuju keanggotaan IACS, dan pihaknya selaku wakil Pemerintah mendukung lembaga-lembaga professional meningkatkan kemampuan dan profesionalismenya agar nantinya dapat menangani penugasan-penugasan yang diberikan. BKI adalah asset nasional oleh karena itu pihaknya berkepentingan untuk mengembangkan dan memajukan BKI.

Pihak IACS sendiri menyampaikan apresiasinya atas upaya yang dilakukan BKI ini. Sebagai asosiasi profesional IACS mengemban tugas dan tanggung jawab melakukan audit terhadap standard dan praktek yang dilakukan para anggotanya dalam rangka menjada standar kualitas organisasi. Sejalan dengan ide awal pendirian badan klasifikasi untuk memberikan penilaian professional, badan klasifikasi hanya akan dapat bertahan bila secara tegas dapat menjaga standar dan kualitasnya, dan untuk itu perlu dilakukan audit secara berkala. Di dunia saat ini ada sekitar 200 badan klasifikasi dan jika dilihat dari kenyataan yang ada terlihat bahwa mereka telah menajalankan tugasnya dengan baik.

IACS saat ini terbuka untuk keanggotaan berbeda dengan sebelumnya yang tertutup. Ketertutupan itu dikarenakan banyaknya aktivitas internal yang membutuhkan komitmen penuh para anggotanya. Keterbukaan itu saat ini sudah membawa hasil, ada dua associate members yang berhasil rejoined menjadi full member yaitu Croatian Register of Shipping dan Indian Register of Shipping. Pihak IACS dalam hal ini akan membantu BKI dengan memberikan konsultasi apa yang harus dilakukan untuk menjadi anggota.

Sebagaimana diketahui BKI telah sejak tahun 2000 melakukan upaya-upaya meraih keanggotaan IACS atau Asosiasi Badan-badan Klasifikasi Internasional yang saat ini diawaki badan-badan klasifikasi utama dunia seperti Lloyd Register (Inggris), American Bureau of Shipping (Amerika Serikat), Germanischer Lloyd (Jerman), Bureau Veritas (Perancis), Det Norske Veritas (Norwegia), Registro Italiano Navale (Italia), Polski Rejestr Statkow (Polandia), Russian Maritime Register of Shipping (Russia), Croatian Register of Shipping (Croasia), China Classification Society (China), Nippon Kaiji Kyokai (Jepang), Korean Register of Shipping (Korea Selatan), Croatian Register of Shipping (CRS) dan Indian Register of Shipping (India).

Sejalan dengan Road Map to IACS yang dicanangkan manajemen BKI, bertepatan dengan Hari Ulang Tahunnya yang ke 49 tanggal 1 Juli 2013 nanti, BKI akan secara resmi mengirimkan aplikasi untuk mendaftar sebagai anggota IACS. **

Biro Klasifikasi Indonesia dan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan (Baranahan Kemhan) menggelar acara pertemuan dan diskusi bersama dalam rangka penjajagan pengembangan kerjasama di antara dua lembaga.

Acara yang diadakan di Hotel Borobudur Jakarta pada tanggal 21 Januari 2013 itu dihadiri oleh Direksi BKI beserta staf, sementara dari Baranahan Kemhan hadir Kepala Pusat Kelaikan Baranahan Brigjen Agus Suyarso beserta staf dan staf khusus Kepala Staf Angkatan Laut Laksda Ir. Rachmad Lubis.

Direktur Utama BKI Ibnu Wibowo dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa pertemuan ini kiranya dapat menjadi ajang bertukar pikiran dan pengalaman sekaligus pula mengkaji kemungkinan kerjasama yang dapat dikembangkan di antara kedua lembaga. “Sebagai salah satu komponen bangsa, kami berharap bahwa ke depannya nanti BKI dapat berkontribusi positif dalam bidang sarana pertahanan negara, khususnya yang terkait dengan kompetensi dan ruang lingkup tugasnya, yang terkait dengan klasifiksi, serta konsultansi dan supervisi dalam pembangunan kapal untuk pertahanan negara,” tambahnya.

Kapus Laik Baranahan Brigjen Agus Suyarso dalam sambutannya mengatakan bahwa pihaknya menanggapi keinginan BKI itu secara positif dan percaya kemampuan tenaga ahli BKI tidak kalah dengan partnernya dari luar negeri. “Kami menyambut baik keinginan BKI untuk bisa ikut berkontribusi positif terkait dengan Baranahan, kami percaya BKI juga selama ini telah memiliki standar yang baik dan tenaga-tenaga professional dalam bidang klasifikasi dan konsultansi dan supervisi kapal-kapal niaga, dan untuk kapal-kapal sarana pertahanan negara kami yakin BKI juga mampu menyiapkan standar, peraturan, dan sumber daya manusianya,” jelas Agus Suyarso.

Sementara itu Laksda Ir. Rachmat Lubis yang telah banyak berpengalaman menjadi pimpinan proyek pembangunan kapal-kapal TNI AL mengatakan bahwa BKI harus mampu memenuhi standar yang disyaratkan untuk kapal-kapal perang. “Dengan pengalamannya saya percaya BKI bisa cepat belajar, dalam pembangunan kapal perang standar-standar yang digunakan berbeda dengan kapal niaga, karena itu sebagai langkah awal BKI perlu terlebih dahulu mengembangkan rules untuk kapal perang, dengan mengacu standar yang umum digunakan oleh badan-badan klasifikasi internasional yang telah terbiasa seperti LR,” tegas Rachmat Lubis.

Diskusi yang konstruktif itu berlangsung dalam suasana akrab, dengan masing-masing saling bertukar pikiran dan pengalaman terkait pembangunan kapal. Acara kemudian ditutup oleh Direktur Utama BKI dengan pertukaran cendera mata dan santap siang bersama. **

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada para pemakai jasa sekaligus melakukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas industri kapal dalam negeri, Biro Klasifikasi Indonesia menyelenggarakan program sertifikasi juru las galangan kapal secara cuma-cuma.  Untuk tahun 2012 ini program sertifikasi juru las cuma-cuma ini diadakan di Jembayan, Loa Kulu, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya di acara tersebut Direktur Utama BKI Ibnu Wibowo mengatakan bahwa sebagai salah satu komponen komunitas industry pelayaran nasional, BKI secara proaktif mengembangkan dan memajukan industry pelayaran nasional agar mampu bersaing dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Salah satu cara yang dilakukana adalah dengan mengadakan program sertifikasi juru las di galangan kapal supaya kapal yang dihasilkan galangan kapal di Indonesia berkualitas dan tidak kalah dengan galangan di luar negeri.  BKI dalam hal ini mendorong para pengusaha Indonesia untuk meningkatkan mutu agar tidak tertinggal oleh negara lain.

Program sertifikasi juru las cuma-cuma ini rencananya akan dilakukan secara berkala di daerah-daerah yang memiliki industri galangan kapal sebagai wujud komitmen dan kepedulian BKI pada peningkatan aspek keselamatan kapal dan kualitas hasil industri dalam negeri.  Lebih jauh Ibnu Wibowo menambahkan bahwa program ini juga merupakan wujud tanggung jawab sosial BKI melalui kontribusi yang nyata kepada industi maritim nasional. **

Majalah Investor sejak tahun 2006 menempatkan BKI sebagai BUMN terbaik non keuangan sektor jasa.  Hal ini tidak terlepas dari kinerja manajemen dan keuangan yang selalu berhasil meraih predikat AAA dan laba usaha yang terus tumbuh. **

Acara tahunan ini menjadi istimewa karena sejak tahun 2010 INSA terpilih sebagai Chairman Asian Shipowners’ Forum (ASF) dan Federation of ASEAN Shipowners’ Association (FASA) sehingga dihadiri pula oleh wakil dari ASF dan FASA.

Biro Klasifikasi Indonesia juga secara aktif mendukung penyelenggaraan acara Konferensi dan Gala Dinner INSA ini dengan menjadi sponsor dan berpartisipasi dalam kegiatan pameran.  Kehadiran BKI dalam acara tersebut mendapat sambutan positif dari para peserta yang antara lain mengapresiasi keterbukaan dan perubahan yang dilakukan manajemen BKI di bawah kepemimpinan Direktur Utama Ibnu Wibowo yang juga merupakan anggota pengurus DPP INSA. **

Dalam kunjungannya yang pertama ke BKI tersebut Ueada yang didampingi beberapa orang stafnya menyampaikan rasa gembiranya karena akhirnya dapat berkunjung untuk membahas berbagai hal yang dapat dikembangkan di antara kedua badan klasifikasi.  ClassNK dan BKI telah menjalin kerjasama sejak tahun 1974 dan kedua badan klasifikasi juga telah memperbarui dan memperluas perjanjian kerjasama tersebut pada 2008.

Direktur Utama BKI Ibnu Wibowo dalam kesempatan itu mengajak pihak ClassNK untuk merealisasikan program-program kerjasama yang telah dirancang diantara kedua badan klasifikasi khususnya mengenai penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan SDM.  BKI dan ClassNK adalah sama-sama anggota pendiri asosiasi badan klasifikasi asia atau Asian Classification Societies (ACS) dan dalam kesempatan itu ClassNK kembali menegaskan komitmennya untuk mengembangkan proyek-proyek dan bidan kerjasama yang dapat member nilai tambah bersama sekaligus mendukung dan membantu BKI untuk menjadi anggota International Association of Classification Societies (IACS). **

Acara pembentukan Komite Teknik BKI itu diadakan di Hotel Millenium Sirih Jakarta tanggal 5 November 2012.  Agenda utama pertemuan acara yang bertajuk Pertemuan Komite BKI itu adalah pemaparan tentang kondisi dan tantangan BKI saat ini dan pemilihan formatur pengurus.

Pemilihan formatur pengurus diserahkan kepada para anggota komite yang semuanya berjumlah 35 orang, terdiri dari 20 orang anggota komite teknik dan 15 orang anggota komite klasifikasi.  Komite teknik bertugas antara lain melakukan kajian dan memberikan justifikasi atas peraturan dan prosedur teknik BKI sementara komite klasifikasi bertugas antara lain memberikan masukan berkaitan dengan aspek pelayanan.

Dari tiga nama yang diajukan para peserta akhirnya terpilih Johnson W. Sutjipto sebagai ketua formatur dibantu oleh Budi Halim dan Prof. Soegiono.  Ketiga orang ini diharapkan dapat secepatnya menyusun pengurus lengkap Komite BKI beserta program kerjanya yang diharapkan sudah dapat mulai bekerja di awal menjelang tutup tahun 2013.  Selamat bekerja Komite BKI, semoga sukses! **

Dalam kesempatan itu utusan BKI membawa beberapa agenda penting untuk diajukan sebagai materi pembahasan diantaranya mengenai usulan agar Asian Classification Society (ACS) bisa diundang sebagai Non Govermental Organizaton (NGO) dalam pertemuan IMO.

Sebagaimana biasa acara sidang diawali dengan Adopsi Agenda untuk menyepakati hal-hal apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan.  Ada lima hal yang menjadi pokok pembahasan dalam sidang Dewan IMO kali ini yaitu mengenai strategi, rencana, dan reformasi organisasi IMO, pengelolaan SDM, Vountary IMO Member State Audit Scheme (VIMSAS), hasil laporan MEPC, dan masalah hubungan eksternal IMO dengan PBB, negara-negara anggota, dan mitra kerjanya.

Dari hasil sidang tersebut dan berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai Recognized Organization (RO) yang ditunjuk Pemerintah R.I. melakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat Statutoria, BKI akan meningkatkan kontribusi dan peranannya dalam sub-sub komite yang membahas mengenai isu lingkungan hidup, muatan/cargo, dan masalah teknik yang terkait. **