Menteri Rini M. Soemarno Teken Nota Kesepahaman

Oleh Kementerian BUMN 9 Mei 2017 10:28:21 WIB Di Lihat : 0

SIARAN PERS

Nomor: PR-07/S.MBU.3/4/2016

Bagian Humas dan Protokol Gedung Kementerian BUMN Lantai 12

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110

Telepon (021) 29935678, Faksimile (021) 29935775

 

Percepat Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Aset BUMN,

Menteri Rini M. Soemarno Teken Nota Kesepahaman Dengan Sejumlah Menteri

 

Medan, 5 April 2017 – Dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia, sekaligus untuk melakukan penataan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri BUMN Rini M. Soemarno bersinergi menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah menteri Kabinet Kerja dan pejabat setingkat menteri lainnya di Medan (5/4).

Turut menandatangani nota kesepahaman tersebut yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono; Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi; Kapolri Tito Karnavian; dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

Sinergi antarlembaga berupa penandatanganan nota kesepahaman ini sendiri dimaksudkan sebagai landasan bagi para menteri dan pejabat yang terlibat untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan aset BUMN sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata pemerintahan/tata kelola perusahaan yang baik (Good Governance/Good Corporate Governace).

Lebih jauh, nota kesepahaman ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas aset BUMN dan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan aset BUMN. Adanya nota kesepahaman ini diharapkan dapat membantu percepatan penyelesaian administrasi surat/dokumen yang terkait dengan kepemilikan aset/tanah BUMN.

Menteri BUMN Rini M. Soemarno mengatakan, sinergi ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai persoalan yang selama ini menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur, salah satunya proses pembebasan lahan yang seringkali membutuhkan proses panjang dan memakan waktu.

"Kesepakatan ini diharapkan dapat membantu BUMN dalam melaksanakan penugasan pemerintah maupun pengembangan usahanya, pada saat melakukan pembebasan lahan proyek-proyek infrastruktur untuk kepentingan rakyat," jelas Rini.

Nota kesepahaman tersebut juga akan membantu BUMN dalam melakukan pengawalan dan pengamanan aset BUMN, serta memulihkan aset BUMN yang terkait dengan tindak pidana dan/atau aset yang dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum. Keberadaan nota kesepahaman itu juga akan menjadi dasar bagi BUMN untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara terkait aset BUMN.

Sementara itu, ruang lingkup nota kesepahaman akan mengatur kerja sama dan koordinasi antarlembaga dalam bidang pengawalan dan pengamanan aset BUMN; percepatan proses perpanjangan penerbitan surat/dokumen kepemilikan aset/tanah BUMN; serta percepatan proses administrasi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur BUMN.

Dalam nota kesepahaman ini juga diatur kerjasa sama dan koordinasi antar kementerian/lembaga yang terlibat dalam hal pembebasan lahan oleh BUMN; pemulihan aset BUMN; pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara terkait aset BUMN; serta tindakan lain yang diperlukan untuk membantu percepatan pembangunan dan penataan asset BUMN tersebut.

Nota kesepahaman ini nantinya diharapkan dapat membantu mempercepat pembangunan sejumlah proyek infrastruktur yang tengah digarap BUMN dan memberi solusi atas sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek tersebut. Beberapa proyek tersebut antara lain Proyek Jalan Tol Trans Sumatra; Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (“PLTU”) milik PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) (INALUM); Proyek Kawasan Pelabuhan dan Industri Kuala Tanjung, Medan; dan Proyek Kereta Api Medan - Kuala Tanjung. Nota kesepahaman itu juga diharapkan dapat membantu penataan aset PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/Holding dan anak perusahaannya.

 

 

Informasi lebih lanjut hubungi:

Teddy Poernama

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Email: teddy.poernama@bumn.go.id, teddy.poernama@gmail.com

Telp. 081222550444

Kategori Siaran Pers

Profil BUMN Tahun 2019
Dokumentasi BUMN Hadir Untuk Negeri Tahun 2018
Sinergi Wujudkan Pembangunan Negeri Berkelanjutan
4 Tahun Prestasi BUMN
Kiprah BUMN Membangun Negeri
Renstra 2019

Social Media Bumn