Klarifikasi Atas Informasi Menyesatkan

Oleh Kementerian BUMN 8 Mei 2018 09:34:48 WIB Di Lihat : 62

SIARAN PERS

Nomor: PR-54/S.MBU.3.3/4/2018

Bagian Humas dan Protokol Gedung Kementerian BUMN Lantai 3

Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110

Telepon (021) 29935678, Faksimile (021) 29935775

 

Klarifikasi Atas Informasi Menyesatkan Terkait Percakapan Menteri BUMN dengan Direktur Utama PLN

 

Jakarta, 28 April 2018 - Menanggapi beredarnya penggalan percakapan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir yang sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan, Kementerian BUMN menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang bagi-bagi fee sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekaman suara tersebut.

Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro mengatakan, memang benar bahwa Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Dalam diskusi tersebut, baik Menteri BUMN Rini Soemarno maupun Dirut PLN Sofyan Basir memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN.

Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan. Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri.

Dalam perbincangan yang dilakukan pada tahun lalu itu pun Menteri Rini secara tegas mengungkapkan bahwa hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan. Sehingga BUMN dapat mandiri dalam mengerjakan proyek dengan penguasaan teknologi dan keahlian yang mumpuni.

Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.

"Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG)," kata Imam di Solo, Sabtu (28/04/2018).

Sementara itu, terkait dengan penyebaran dan pengeditan rekaman pembicaraan yang jelas dilakukan dengan tujuan untuk menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan kepada masyarakat, Kementerian BUMN akan mengambil upaya hukum untuk mengungkap pembuat serta penyebar informasi menyesatkan tersebut.

*


Informasi lebih lanjut:

Ferry Andrianto

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol

Telp. 021-29935678 ext 1107

HP. 081213569399

Email: ferry.andrianto@bumn.go.id

Kategori Siaran Pers
Sub Kategori Berita KBUMN
Kiprah BUMN Membangun Negeri
Profil BUMN Indonesia Tahun 2017
Prescon SMT I 2017
Renstra 2019

Social Media Bumn