Kamis, 24 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

PT Bahtera Adhiguna

Visi Kementerian BUMN : "Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme"

Prestasi

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

Surcharge pelayaran diusulkan masuk komponen biaya angkut

23 September 2008

Surcharge pelayaran diusulkan masuk komponen biaya angkut

Pengguna jasa angkutan laut dan empat asosiasi pengusaha mengusulkan
biaya tambahan (surcharge) pelayaran dimasukkan ke dalam komponen
ongkos angkut atau ocean freight.
Pengguna jasa yang tergabung dalam Dewan Pemakai Jasa Angkutan
Indonesia (Depalindo) bersama Asosiasi Pengusaha Tekstil Indonesia,
Asosiasi Pengusaha Karet Indonesia, Asosiasi Handycraft Indonesia, dan
Asosiasi Pengusaha Kopi Indonesia juga mendesak Dirjen Pajak mengaudit
pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% dalam komponen terminal
handling charge (THC).

Ketua
Umum Depalindo Toto Dirgantoro mengatakan Depalindo dan sejumlah
asosiasi pengusaha itu juga akan menyampaikan persoalan pungutan
surcharge pelayaran yang dimasukkan ke dalam komponen THC kepada
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah Lebaran.”Kami sepakat untuk
menyampaikan masalah ini [pungutan surcharge] kepada Presiden,” ujarnya
kepada Bisnis, kemarin.

Dia mengatakan hal itu menanggapi adanya
penolakan sejumlah perusahaan pelayaran atas pembatasan surcharge US$12
per peti kemas ukuran 20 kaki. Toto mengatakan pihaknya sartgat
menyayangkan kalau ada perusahaan pelayaran nasional yang hanya menjadi
bem-per pelayaran asing sehingga ngotot untukmengenakan surcharge dalam
THC.

Menurut Toto, kalau surcharge dalam THC dianggap
kesepakatan bussines-to-bussines, perusahaan pelayaran asing seharusnya
memasukkan komponen biaya tambahan itu ke dalam ongkos angkut. Soalnya,
jika pemilik barang tidak membayar THC, pelayaran menahan dokumen
pemilik barang.”Kalau kami [pemilik barang] tidak membayar THC kenapa
dokumen barang ditahan,” tegasnya.

Dia memaparkan Depalindo dan
sejumlah asosiasi pengusaha mendesak agar audit segera dilakukan
berkaitan dengan munculnya komponen PPN 10% dalam THC. Sebelumnya, THC
untuk peti kemas ukuran 20 kaki sebesar US$95 yang terdiri dari
container handling charge (CHC) US$70 dan surcharge USS 25. Biaya
tambahan sebesar US$25 itu juga sudah ter-masuk untuk pembayaran PPN
10% atau US$7 per peti kemas.

Setelah CHC di Pelabuhan Tanjung
Priok dinaikkan mulai 1 September 2008, THC untuk peti kemas ukuran 20
kaki menjadi US$116,3 yang terdiri dari CHC US$83 ditambah surcharge
US$25 dan PPN 10% sebesar US$8,3.

Sudah memadai

Toto
menilai batasan surcharge yang ditoleransi oleh pemerintah sebesar
US$12 per peti kemas, seperti yang diungkapkan oleh Menhub Jusman
Syafii Djamal, sudah lebih dari cukup untuk menutupi pembayaran PPN
yang hanya US$8,3 per peti kemas. “Persoalannya, apa betul PPN 10% itu
ada. Kalau pelayaran yang memungut itu, pelayaran harus membuka faktur
pajak. Oleh karena itu, Dirjen Pajak harus segera mengaudit masalah
itu,” tegasnya.

Juru Bicara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II
Hendra Budhi saat dikonfirmasi Bisnis mengenai hal itu mengatakan
operator pelabuhan hanya memungut biaya CHC yang telah ditetapkan
sesuai dengan SK direksi dan melalui persetujuan menteri perhubungan.

“Kalau
muncul pungutan PPN 10%, kami tidak mengetahui siapa yang memungut itu.
Yang jelas kami [operator] selalu siap diaudit terkait dengan CHC
tersebut.” Sumber : Bisnis Indonesia 

Direktorat Jenderal Pajak,  19 Sepetmebr 2008
http://www.pajak.go.id/index.php?view=article&catid=72&id=7591

Source :D irektorat Jenderal Pajak



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Surcharge pelayaran diusulkan masuk komponen biaya angkut

19 September 2008

Surcharge pelayaran diusulkan masuk komponen biaya angkut

JAKARTA: Pengguna jasa angkutan laut dan empat asosiasi pengusaha
mengusulkan biaya tambahan (surcharge) pelayaran dimasukkan ke dalam
komponen ongkos angkut atau ocean freight.

Pengguna jasa yang tergabung dalam Dewan Pemakai Jasa Angkutan
Indonesia (Depalindo) bersama Asosiasi Pengusaha Tekstil Indonesia,
Asosiasi Pengusaha Karet Indonesia, Asosiasi Handycraft Indonesia, dan
Asosiasi Pengusaha Kopi Indonesia juga� mendesak Dirjen Pajak mengaudit
pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) 10% dalam komponen terminal
handling charge (THC).

Ketua Umum Depalindo Toto Dirgantoro mengatakan Depalindo dan sejumlah
asosiasi pengusaha itu juga akan menyampaikan persoalan pungutan
surcharge pelayaran yang dimasukkan ke dalam komponen THC kepada
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah Lebaran.

“Kami sepakat untuk menyampaikan masalah ini [pungutan surcharge] kepada Presiden,” ujarnya kepada Bisnis, kemarin.

Dia mengatakan hal itu menanggapi adanya penolakan sejumlah perusahaan
pelayaran atas pembatasan surcharge US$12 per peti kemas ukuran 20
kaki. Toto mengatakan pihaknya sangat menyayangkan kalau ada perusahaan
pelayaran nasional yang hanya menjadi bemper pelayaran asing sehingga
ngotot untuk mengenakan surcharge dalam THC.

Menurut Toto, kalau surcharge dalam THC dianggap kesepakatan
bussines-to-bussines, perusahaan pelayaran asing seharusnya memasukkan
komponen biaya tambahan itu ke dalam ongkos angkut.

Soalnya, jika pemilik barang tidak membayar THC, pelayaran menahan dokumen pemilik barang.

“Kalau kami [pemilik barang] tidak membayar THC kenapa dokumen barang� ditahan,” tegasnya.

Dia memaparkan Depalindo dan sejumlah asosiasi pengusaha mendesak agar
audit segera dilakukan berkaitan dengan munculnya komponen PPN 10%
dalam THC. Sebelumnya,� THC untuk peti kemas ukuran 20 kaki sebesar
US$95 yang terdiri dari container handling charge (CHC) US$70 dan
surcharge US$ 25. Biaya tambahan sebesar US$25 itu juga sudah termasuk
untuk pembayaran PPN 10% atau US$7 per peti kemas.

Setelah CHC di Pelabuhan Tanjung Priok dinaikkan mulai 1 September
2008, THC untuk peti kemas ukuran 20 kaki menjadi US$116,3 yang terdiri
dari CHC US$83 ditambah surcharge US$25 dan PPN 10% sebesar US$8,3.

Sudah memadai

Toto menilai batasan surcharge yang ditoleransi oleh pemerintah sebesar
US$12 per peti kemas, seperti yang diungkapkan oleh Menhub Jusman
Syafii Djamal, sudah lebih dari cukup untuk menutupi pembayaran PPN
yang hanya US$8,3 per peti kemas.

“Persoalannya, apa betul PPN 10% itu ada. Kalau pelayaran yang memungut
itu, pelayaran harus membuka faktur pajak. Oleh karena itu, Dirjen
Pajak harus segera mengaudit masalah itu,” tegasnya.

Juru Bicara PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Hendra Budhi saat
dikonfirmasi Bisnis mengenai hal itu mengatakan operator pelabuhan
hanya memungut biaya CHC yang telah ditetapkan sesuai dengan SK direksi
dan melalui persetujuan menteri perhubungan.

“Kalau muncul pungutan PPN 10%, kami tidak mengetahui siapa yang
memungut itu. Yang jelas kami [operator] selalu siap diaudit terkait
dengan CHC tersebut.” (k1) (redaksi@bisnis.co.id)

Bisnis Indonesia, 19 September 2008
http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/transportasi-logistik/1id80217.html

Source :Bisnis Indonesia



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>