Sabtu, 19 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

PT Bahtera Adhiguna

Visi Kementerian BUMN : "Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme"

Prestasi

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

Perlu Benahi Manajemen Transportasi

29 Mei 2007

(Jurnal Nasional) BERULANG kali setiap musim liburan masalah ketersediaan, kapasitas, keterlambatan dan kecelakaan masih saja terjadi pada moda transportasi di Tanah Air. Padahal, Departemen Perhubungan (Dephub) telah menjamin semua persoalan itu diminimalisasi.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Bambang Susantono, mengatakan, khusus kereta api (KA) substansi Undang-undang Perkeretaapian No 10 Tahun 2007 yang baru saja lahir telah menghapus monopoli pengelolaan KA oleh PT KAI, dan membuka peluang bagi percepatan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian.

Peluang itu, kata dia, perlu direspon dengan percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaan UU, yaitu PP (Peraturan Pemerintah). “PP harus dibuat paling lambat satu tahun setelah UU disahkan,” katanya kepada Jurnal Nasional, Minggu (20/5).

Sarana berupa lokomotif, gerbong kereta, dan prasarana seperti rel, stasiun, persinyalan, serta perbaikan sistem manajemen dan SDM (Sumber Daya Manusia) yang lebih profesional dapat segera dibangun. Termasuk optimalisasi penjadwalan KA.

Penambahan rel masih dapat dilakukan baik di jalur utara maupun selatan, karena belum terjadi kelebihan kapasitas. “Bisa dibuat jalur double track untuk jalur Cirebon-Semarang, seperti jalur Cirebon-Yogyakarta,” usul Bambang.

Anggota Komisi V DPR yang membidangi perhubungan, Azhar Romli, menandaskan, kecelakaan KA hampir sering terjadi. Hal itu disebabkan ketersediaan prasarana dan sarana perkeretaapian tidak memadai, serta manajemen yang tidak tuntas dari level direktur ke operator. “SOP (Standard Operating Procedures) dari direktur tidak tuntas diterima dan dijalankan oleh operator,” kata Azhar.

Selain masalah standar penggajian yang masih kurang, tidak adanya reward dan punishment bagi operator yang melanggar prosedur kerja, menjadi pemicu ketidakdisiplinan operator lapangan, dari awak kereta sampai penjaga pintu lintasan.

Azhar menghimbau agar manajemen maupun ketersediaan infrastruktur perkeretaapian bisa segera dibenahi, sebab ketergantungan sekitar empat juta orang dari wilayah penyangga kota Jakarta terhadap angkutan masal tersebut ketika akan bekerja ke Jakarta.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Dephub, Iskandar Abubakar, mengatakan, tidak ada kendala berarti dalam menghadapi arus penumpang pada long weekend kali ini. Untuk mengantisipasi naiknya penumpang, penambahan kapasitas bus yang beroperasi diserahkan kepada masing-masing perusahaan otobus (PO). “Masing-masing perusahaan mengoptimalkan armada yang dimilikinya,” ujar Iskandar

Dia mengakui, tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan harga maupun calo yang bermain. Menurutnya, hal yang sama juga terjadi di transportasi udara. Namun, tindakan tegas akan diberikan pada operator yang curang. “Saya kira dinas perhubungan masing-masing daerah sudah melakukan pengawasan,” ucapnya. (Christine Setyadi/Adhitia C Utama/Wahyu Utomo)

JUrnal Nasional, 21 Mei 2007)

Source :Senin



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Perlu Benahi Manajemen Transportasi

21 Mei 2007

(Jurnal Nasional, 21 Mei 2007) BERULANG kali setiap musim liburan masalah ketersediaan, kapasitas, keterlambatan dan kecelakaan masih saja terjadi pada moda transportasi di Tanah Air. Padahal, Departemen Perhubungan (Dephub) telah menjamin semua persoalan itu diminimalisasi.

Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Bambang Susantono, mengatakan, khusus kereta api (KA) substansi Undang-undang Perkeretaapian No 10 Tahun 2007 yang baru saja lahir telah menghapus monopoli pengelolaan KA oleh PT KAI, dan membuka peluang bagi percepatan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian.

Peluang itu, kata dia, perlu direspon dengan percepatan penyelesaian peraturan pelaksanaan UU, yaitu PP (Peraturan Pemerintah). “PP harus dibuat paling lambat satu tahun setelah UU disahkan,” katanya kepada Jurnal Nasional, Minggu (20/5).

Sarana berupa lokomotif, gerbong kereta, dan prasarana seperti rel, stasiun, persinyalan, serta perbaikan sistem manajemen dan SDM (Sumber Daya Manusia) yang lebih profesional dapat segera dibangun. Termasuk optimalisasi penjadwalan KA.

Penambahan rel masih dapat dilakukan baik di jalur utara maupun selatan, karena belum terjadi kelebihan kapasitas. “Bisa dibuat jalur double track untuk jalur Cirebon-Semarang, seperti jalur Cirebon-Yogyakarta,” usul Bambang.

Anggota Komisi V DPR yang membidangi perhubungan, Azhar Romli, menandaskan, kecelakaan KA hampir sering terjadi. Hal itu disebabkan ketersediaan prasarana dan sarana perkeretaapian tidak memadai, serta manajemen yang tidak tuntas dari level direktur ke operator. “SOP (Standard Operating Procedures) dari direktur tidak tuntas diterima dan dijalankan oleh operator,” kata Azhar.

Selain masalah standar penggajian yang masih kurang, tidak adanya reward dan punishment bagi operator yang melanggar prosedur kerja, menjadi pemicu ketidakdisiplinan operator lapangan, dari awak kereta sampai penjaga pintu lintasan.

Azhar menghimbau agar manajemen maupun ketersediaan infrastruktur perkeretaapian bisa segera dibenahi, sebab ketergantungan sekitar empat juta orang dari wilayah penyangga kota Jakarta terhadap angkutan masal tersebut ketika akan bekerja ke Jakarta.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Dephub, Iskandar Abubakar, mengatakan, tidak ada kendala berarti dalam menghadapi arus penumpang pada long weekend kali ini. Untuk mengantisipasi naiknya penumpang, penambahan kapasitas bus yang beroperasi diserahkan kepada masing-masing perusahaan otobus (PO). “Masing-masing perusahaan mengoptimalkan armada yang dimilikinya,” ujar Iskandar

Dia mengakui, tidak menutup kemungkinan adanya kenaikan harga maupun calo yang bermain. Menurutnya, hal yang sama juga terjadi di transportasi udara. Namun, tindakan tegas akan diberikan pada operator yang curang. “Saya kira dinas perhubungan masing-masing daerah sudah melakukan pengawasan,” ucapnya.

(Christine Setyadi/Adhitia C Utama/Wahyu Utomo )

Source :Selain kereta api



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>