Rabu, 23 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

PT Bahtera Adhiguna

Visi Kementerian BUMN : "Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme"

Prestasi

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

Menggagas Badan Pengelola Usaha Kepelabuhanan

28 Juni 2007

(BatamPos) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelayaran untuk menggantikan Undang-Undang No 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Aturan main tersebut dirubah sebagai respon atas aneka perubahan yang terjadi dalam sektor pelayaran, baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan kata lain, UU No 21/1992 dinilai sudah tidak tidak up-to-date lagi.
Salah satu bidang dari sepuluh bidang yang ingin ditataulang (rearrangement) oleh RUU Pelayaran adalah kepelabuhanan. Sembilan bidang yang lain itu adalah angkutan, keselamatan dan keamanan pelayaran, pengawasan kelaiklautan kapal asing, kenavigasian, kecelakaan kapal, pencarian dan pertolongan, sumber daya manusia, system informasi pelayaran, penjagaan dan penegakan hukum di laut dan di pantai, dan, terakhir, ketentuan pidana untuk pelanggaran terhadap pengaturan tadi.

Tulisan ini dimaksudkan sebagai suatu masukan dari salah satu stakeholder sektor perhubungan, yakni masyarakat, bagi pemerintah dan DPR, khususnya mereka yang duduk di Panitia Khusus (Pansus) RUU Pelayaran.

Pelabuhan dalam RUU Pelayaran
Dalam RUU Pelayaran, pelabuhan dimasukan dalam bab VI, sama seperti dalam UU No 21/1992. Namun, aturan pertama lebih progresif dibanding aturan kedua. Keprogresifitasan itu terlihat, misalnya, dalam pasal 46 RUU Pelayaran. Menurut pasal tersebut, kegiatan usaha terkait dengan pelabuhan di pelabuhan umum dilakukan oleh badan usaha dan/atau warga negara Indonesia.

Sementara, dalam UU No 21/1992 pasal 26 penyelenggaraan pelabuhan umum dilakukan oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Itulah dasar hukum bagi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) berkiprah dalam bisnis pelabuhan di Tanah Air selama ini. Dan, nampaknya, aturan ini pulalah yang memberikan nuansa monopolistik pada citra BUMN tersebut.

Mengomentari pengaturan bidang pelabuhan di dalam RUU Pelayaran, Pelindo menginginkan agar pasal 46 itu berbunyi: Kegiatan usaha terkait dengan pelabuhan di pelabuhan umum dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia bekerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan.

Pelindo mengajukan usulan tersebut dengan alasan pemerintah telah memberikan hak pengelolaan pelabuhan kepada pihak pengelola, dalam hal ini BUMN, BUMD dan Badan Hukum Indonesia/BHI, maka terhadap BHI yang akan melakukan kegiatan usaha di pelabuhan umum seharusnya dilakukan melalui kerjasama dengan pihak pengelola pelabuhan yang sudah ada saja. Hal ini dilakukan agar kegiatan usaha sejalan dengan kegiatan usaha jasa kepelabuhanan.

Sebetulnya, pendapat Pelindo itu merujuk pada ayat 2 pasal 26 UU No 21/1992 yang berbunyi: Badan hukum Indonesia dapat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pelabuhan atas dasar kerja sama dengan badan usaha milik negara yang melaksanakan pengusahaan pelabuhan. Jelas terlihat bahwa Pelindo ingin mempertahankan monopolinya dengan mengusung usulan ini.

Monopoli yang lazim dilakukan oleh Pelindo adalah dengan mewajibkan para pebisnis yang ingin terlibat dalam bisnis kepelabuhanan untuk mengikutsertakan Pelindo dalam usaha mereka kendati BUMN ini hampir-hampir tidak menyertakan partisipasi selain lahan. Praktik ini telah menyebabkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak kompetitif dibanding pelabuhan di negara lain.

Langkah maju lain yang coba diketengahkan oleh RUU Pelayaran adalah pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah, mulai dari gubernur hingga bupati atau walikota. Dalam UU No 21/1992 peran pemerintah daerah hampir tidak ada kalau tidak mau sebut tidak ada sama sekali. Semua kewenangan, sekecil apapun, dipegang oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Departemen Perhubungan (Dephub). Dalam RUU Pelayaran peran pemerintah daerah dalam pengaturan usaha kepelabuhanan diatur dalam pasal 41 dan 42.

Dalam kaitan dengan pemerintah daerah, mungkin layak juga untuk dipikirkan penerapan landlord system dalam bisnis kepelabuhanan di Indonesia. Karena, jika dikaitkan dengan iklim pemerintahan saat ini yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, konsep ini menawarkan kepada pemerintah daerah apa yang menjadi haknya.

Landlord system adalah satu pola pengelolaan pelabuhan dimana pengelola pelabuhan hanya menguasai dan memiliki infrastruktur, seperti: alur pelayaran, kolam pelabuhan, dermaga serta keseluruhan areal tanah pelabuhan.

Bukan rahasia lagi, khususnya sejak reformasi bergulir di tanah air, pemerintah daerah berkeinginan besar untuk dapat terlibat dalam pengelolaan pelabuhan yang berlokasi dalam yurisdiksi mereka. Keterlibatan pemerintah daerah dalam bisnis kepelabuhanan sudah lama dipraktikan di Eropa Barat, Amerika Serikat, Jepang, Australia dan lainnya. Hak pengelolaan pelabuhan di sana dipegang oleh port authority yang bertanggungjawab kepada kepala daerah masing-masing.

Keberatan pemerintah daerah atas sepak terjang Pelindo salah satunya adalah perusahaan itu mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan memungut retribusi parkir di pelabuhan. Belakangan, pemerintah daerah mulai mempertanyakan praktik bisnis yang dijalankan oleh Pelindo. Dalam pandangan mereka Pelindo telah menjadi “daerah di dalam daerah” terutama dengan pemberian IMB dan pungutan retribusi parkir yang selama ini merupakan kewenangan tradisional pemerintah daerah. Di lain pihak, Pelindo merasa apa yang mereka perbuat telah sesuai dengan peraturan yang ada.

Badan Pengelola Usaha Kepelabuhanan
Semangat progresif RUU Pelayaran dalam bidang kepelabuhanan patut diacungi jempol karena telah mengakomodasi salah satu buah reformasi, yakni otonomi daerah yang lebih luas, dan perlakuan yang sama (equal treatment) bagi semua pelaku bisnis di pelabuhan. Hanya saja, jika peluang berbisnis di bidang pelabuhan itu tidak diatur dengan baik bukan tidak mungkin pelabuhan-pelabuhan di Indonesia akan amburadul. Apalagi jika pemerintah daerah ingin menerapkan azas landlord system, persoalannya akan makin runyam.

Kemungkinan itu bisa terjadi karena dengan kesempatan yang terbuka lebar pemain-pemain baru akan bermunculan di pelabuhan dengan peluang yang setara di antara mereka. Tidak ada lagi yang bisa memonopoli usaha. Sementara, kewenangan yang selama ini terpusat pada pemerintah pusat telah didelegasikan, paling tidak sebagian, kepada pemerintah daerah yang bukan tidak mungkin akan menafsirkan dengan cara mereka sendiri aturan main yang ada. Ini berarti, bisa saja satu pelabuhan dengan pelabuhan yang lain akan memiliki praktek yang berbeda untuk satu aspek yang sama. Untuk mengantisipasi kemungkinan kesemrawutan tersebut, kinilah saatnya bagi pemerintah dan DPR yang tengah membahas RUU Pelayaran memikirkan kemungkinan mendirikan sebuah badan atau lembaga pengelola usaha kepelabuhanan.

Badan inilah yang nantinya akan menjadi pengemban kewenangan pemerintah (Dephub) dalam pengelolaan usaha kepelabuhanan, seperti, misalnya, mengeluarkan ijin untuk pelabuhan-pelabuhan baru hingga menetapkan aspek-aspek teknis pelabuhan. Kompleksitas permasalahan di pelabuhan tidak akan pernah bisa ditangani oleh Dephub semata, yang pada saat bersamaan juga mengurusi bidang-bidang lain semacam keselamatan dan keamanan pelayaran, perhubungan udara dan lain sebagainya.

Pemerintah dan anggota DPR yang duduk di Pansus RUU Pelayaran tidak perlu khawatir dengan ide ini karena badan sejenis telah hadir di bidang perminyakan, jalan tol, tenaga kerja dan lain sebagainya. Karenanya, para pihak yang terlibat dalam pembahasan RUU Pelayaran sedapat mungkin mencoba mengarahkan diskusi yang saat ini berjalan di Pansus untuk juga mengelaborasi kemungkinan mendirikan badan pengelola usaha kepelabuhanan. Jika perlu, DPR dan pemerintah dapat melakukan studi kelayakan atas rencana pendiriannya agar bisa didapat kesimpulan yang lebih valid.

Sama seperti BP MIGAS, Badan Pengelola Jalan Tol, dan lembaga sejenis lainnya, Badan Pengelola Usaha Kepelabuhanan bertanggungjawab langsung kepada presiden melalui departemen terkait, yakni Dephub. Pejabatnya dapat dipilihkan dari kalangan pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya. DPR akan menguji mereka terlebih dahulu sebelum menempati posisi yang disediakan. Anggaran kegiatannya dialokasikan dari APBN.

Keberadaan badan pengelola usaha kepelabuhanan ini akan mengakhiri praktek monopoli yang selama ini dijalankan oleh Pelindo. Monopoli ini terjadi karena pada diri BUMN itu melekat fungsi regulator dan operator sekaligus. Inilah saatnya bagi perusahaan pelat merah itu untuk fokus sebagai operator dan mencoba menyejajarkan diri dengan PSA Singapura atau Tanjung Pelepas dari Malaysia. ***
*)Siswanto Rusdi,
Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Jakarta

BatamPos, Rabu 27 Juni 2007

Source :Rabu



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>