Rabu, 23 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

PT Bahtera Adhiguna

Visi Kementerian BUMN : "Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme"

Prestasi

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

Izin usaha pelayaran naik 5,4%

21 November 2010

Izin usaha pelayaran naik 5,4%

JAKARTA: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan 101 surat izin usaha pelayaran (SIUPAL) baru selama Januari- Agustus 2010 sehingga jumlah perusahaan pelayaran nasional meningkat 5,4% dibandingkan dengan posisi Desember 2009.

Selama 2009, jumlah perusahaan angkutan laut nasional tercatat sebanyak 1.758 perusahaan, sedangkan hingga Agustus 2010 meningkat menjadi 1.858 perusahaan. Pada periode yang sama, Kemenhub menerbitkan empat SIOPSUS (Surat Izin Operasi Pelayaran Khusus).

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Leon Muhamad mengatakan perkembangan perusahaan angkutan laut nasional terus meningkat dari tahun ke tahun.Pertumbuhan perusahaan pelayaran nasional itu sejalan dengan melonjaknya armada niaga berbendera Indonesia.

Jumlah kapal niaga nasional sampai posisi Agustus bertambah 545 unit menjadi 9.715 unit dibandingkan Desember 2009, katanya pekan lalu.

Berdasarkan data Kemenhub, sejak 2004 hingga Agustus 2010, jumlah perusahaan pelayaran nasional terus meningkat. Setiap tahun, rata-rata ada 100 perusahaan pelayaran baru yang mengantongi SIUPAL.

Sebagai gambaran, pada 2004, jumlah perusahaan pelayaran nasional mencapai 1.153 unit, naik menjadi 1.274 perusahaan atau bertambah 121 unit pada 2005 sejalan dengan terbitnya kebijakan nasional asas cabotage.

Setahun kemudian, jumlah perusahaan pelayaran nasional melonjak menjadi 1.382 unit, dan terus meningkat menjadi 1.485 pada 2007. Adapun, pada posisi 2008 dan 2009, jumlahnya masing-masing 1.612 dan 1.758 perusahaan.

Di sisi lain, data Kemenhub juga menyebutkan jumlah kapal niaga nasional sampai dengan posisi Agustus 2010 mencapai 9.715 unit, atau naik 5,9% dibandingkan dengan posisi Desember 2009 sebanyak  9.170unit.

Selama lima tahun terakhir, terutama sejak kebijakan nasional asas cabotage, jumlah armada niaga nasional meningkat 3.674 unit atau 60,8% dibandingkan dengan posisi Maret 2005 sebanyak 6.041 unit.

Tidak mudah

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners Association (INSA) Johnson W. Sutjipto mengatakan pesatnya perkembangan jumlah perusahaan pelayaran nasional dan armadanya menunjukkan iklim berusaha di sektor ini semakin positif. 

Dia menjelaskan perkembangan perusahaan pelayaran nasional akan semakin melejit setelah nantinya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada perusahaan pelayaran yang menggarap pangsa pasar ekspor dan impor.

Johnson mengakui tidak mudah bagi perusahaan pelayaran nasional untuk memenuhi kebutuhan armada niaga nasional di sektor offshore (penunjang kegiatan lepas pantai) yang mulai 1 Januari 2011 akan ditutup untuk kapal berbendera asing.

Menurut dia, kapal-kapal yang memerlukan investasi besar dan padat teknologi seperti jack up rig, driil ship, MODU, seismik 2D & 3D sulit disiapkan pelayaran nasional karena jenis usahanya bukan termasuk pelayaran.

Dia meminta agar kapal yang masuk dalam ketegori C ini dicarikan terobosan yang brilian supaya ke depannya, kapal jenis ini bisa dimiliki oleh orang Indonesia yang pada akhirnya menguntungkan pemerintah.

Kami sekarang menunggu apa rencana pemerintah untuk memastikan kapal jenis ini bisa dimiliki pengusaha Indonesia sekaligus mengamankan potensi pasar di sektor offshore yang mencapai US$1,5 miliar per tahun, katanya.

Pekan lalu, Kementerian ESDM meminta agar pelaksanaan kebijakan nasional asas cabotage  lebih fleksibilitas mengingat sejumlah kapal offshore jenis FSRU tidak tersedia yang berbendera Indonesia.

Pemberlakukan asas cabotage yang mewajibkan angkutan di dalam negeri menggunakan kapal berbendera Indonesia tanpa pengecualian untuk sektor migas berpotensi menghambat pencapaian target pemanfaatan gas mulai 2011.

Namun, sejumlah pengusaha nasional menegaskan pelayaran nasional sanggup menyediakan kapal jenis ini. Managing Direktur PT Wintermar Sugiman Layanto mengatakan banyak perusahaan yang sanggup mengadaan kapal FSRU.

Menurut dia, kapal ini akan disediakan baik sendiri-sendiri maupun konsorsium setelah tender dibuka.Perusahaan tidak mungkin berinvestasi tanpa ada market yang pasti sehingga pengadaan kapal tipe ini tergantung kebutuhan dan hasil tender, tandasnya. (sut)</div>

Oleh : Tularji

Bisnis Indonesia Online, 15 Nopember 2011

http://web.bisnis.com/umum/headlines_bisnisindonesia/1id219849.html

Source :bisnis indonesia online



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>