Rabu, 23 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

PT Bahtera Adhiguna

Visi Kementerian BUMN : "Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme"

Prestasi

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

Acuan harga kapal bekas perlu direvisi

1 Juni 2009

Acuan harga kapal bekas perlu direvisi
Ekspansi usaha terkendala tarif

JAKARTA:
Pengusaha angkutan penyeberangan mendesak tim tarif merevisi
perhitungan harga kapal bekas untuk usaha di sektor itu, karena
formulasi di dalam KM No. 58/2003 sudah tidak sesuai dengan kondisi
sebenarnya.

Togar
Napitupulu, Manajer Operasi dan Umum PT Windu Karsa, operator
penyeberangan di lintasan Merak-Bakauheni, mengatakan harga kapal bekas
saat ini terus membengkak.

Dia
mengungkapkan pemerintah telah mematok biaya pembelian kapal bekas
ukuran 4.000 GT untuk dioperasikan di lintasan Merak-Bakauheni sebesar
Rp35 miliar.

“Biaya
pembelian kapal bekas sebesar itu terlalu kecil jika dibandingkan
dengan harga sebenarnya. Kapal bekas dengan ukuran yang sama buatan di
bawah 1980, harganya sekitar Rp50 miliar-Rp60 miliar,” katanya kepada
Bisnis, akhir pekan lalu.

Adapun,
KM No. 58/2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan
Tarif Angkutan Penyeberangan memasukkan harga kapal sebagai komponen
biaya yang menjadi acuan untuk menetapkan besaran tarif angkutan
menyeberangan.

Menurut
Togar, nilai investasi pengadaan kapal bekas justru semakin melambung
setelah keluarnya sejumlah regulasi yang memperketat persyaratan
keamanan dan keselamatan pelayaran, termasuk penyeberangan.

“Kami
minta tim tarif menyoroti masalah ini dengan merevisi biaya pengadaan
kapal yang dijadikan salah satu komponen penetapan tarif,” tegasnya.

Ida
Bagus Udatha, Direktur Utama PT Trisila Laut, operator penyeberangan
yang melayani lintasan Ketapang-Gilimanuk, mengatakan penetapan nilai
harga kapal bekas sebagai komponen tarif penyeberangan mendesak untuk
dievaluasi.

Dia
menegaskan tim tarif perlu membuat perhitungan harga kapal yang sesuai
dengan kondisi riil saat ini agar tarif penyeberangan yang ditetapkan
bisa meningkatkan keyakinan operator terhadap sektor transportasi
tersebut.

Hambat ekspansi

Udatha
menjelaskan ekspansi usaha angkutan penyeberangan di lintasan komersial
selama ini terkendala oleh persoalan tarif yang tidak ditetapkan
berdasarkan perhitungan komponen biaya yang sebenarnya.

“Tarif
penyeberangan yang kurang menarik menyebabkan pelaku usaha ragu
menambah ataupun meremajakan armadanya. Akibatnya, operator cenderung
menahan rencana ekspansi,” katanya.

Sekjen
Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap)
Luthfi Syarief mengakui harga kapal yang ditetapkan oleh pemerintah
yang menjadi acuan dalam penetapan tarif penyeberangan belum sesuai
dengan harga sebenarnya.

Dia
mencontohkan Dephub mematok harga kapal bekas yang beroperasi di
lintasan Merak-Bakauheni sebesar Rp35 miliar, padahal harga riil untuk
kapal yang berusia di atas 20 tahun sudah mencapai Rp60 miliar.

“Saat
ini, Dephub dan Gapasdap melalui tim tarif akan mengevaluasi [formulasi
tarif] agar operator angkutan penyeberangan kembali bergairah dan bisa
meremajakan kapalnya dengan baik,” ujarnya. (tularji@ bisnis.co.id)

Oleh Tularji
Bisnis Indonesia, 01 Juni 2009

http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTAL30&vnw_lang_id=2&ptopik=A17&cdate=01-JUN-2009&inw_id=676533

Source :Bisnis Indonesia



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>