Jumat, 25 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Visi Kementerian BUMN : "Meningkatkan peran BUMN sebagai instrumen negara untuk peningkatan kesejahteraan rakyat berdasarkan mekanisme"

Prestasi

Kegiatan

April  2014
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Min
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Kontak Kami

pic

Jajak

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...

Dirut: Kami siap memodernisasi industri penyeberangan

22 Juni 2009

JAKARTA, Bisnis Indonesia. Setahun sudah perjalanan transformasi bisnis PT ASDP Indonesia Ferry
(Persero) sejak Bambang Soerjanto diangkat sebagai direktur utama.
Rintangannya tidak sedikit, misalnya desakan agar peran regulator dan
operator pelabuhan penyeberangan dipisahkan. Berikut wawancara Bisnis
dengan
Bambang Soerjanto belum lama ini.

 
Apa persoalan utama ketika Anda masuk Indonesia Ferry?
 
Selain persoalan manajemen, masalah
yang saya hadapi antara lain rendahnya pangsa pasar usaha atau operasi
di lintasan komersial, kurang dari 20%, dan berada di peringkat kelima
di tujuh lintasan utama dalam bisnis feri di Indonesia. Masalah lain
menyangkut kebocoran pendapatan akibat praktik kurang terpuji oleh
oknum di Indonesia Ferry, yang mengakibatkan hilangnya sekitar 30%
pendapatan per tahun.
 
 
Bagaimana rencana modernisasi industri feri nasional?
 
Bersama dengan Departemen Perhubungan
dan pemangku kepentingan lainnya, Indonesia Ferry siap berada di garda
terdepan guna memodernisasi industri feri nasional, baik di sisi
pelabuhan maupun angkutan penyeberangan. Di sisi angkutan
penyeberangan, peningkatan efisiensi dan standar mutu layanan menjadi
menu wajib yang harus segera dipenuhi, termasuk peningkatan
kedisiplinan jadwal kapal dan peningkatan mutu keselamatan kapal sesuai
dengan standar ISM Code.
 
Selain itu, perlu segera dipikirkan
bagaimana meremajakan kapal-kapal feri yang usianya sudah lanjut,
walaupun usia lanjut bukan berarti tidak laik laut, sepanjang dilakukan
perawatan berkala secara baik dan memenuhi standar keselamatan yang
diizinkan.
 
Di sisi pelabuhan penyeberangan, yang
merupakan objek vital negara, pembenahan menyeluruh terhadap fisik dan
sistem operasional pelabuhan terus dilakukan, di antaranya pembangunan
gerbang tol modern, sterilisasi daerah pelabuhan sesuai ISPS Code,
peningkatan SDM operator pelabuhan yang profesional, peningkatan
kebersihan dan keamanan, serta sarana penunjang lainnya yang dapat
meningkatkan kenyamanan pengguna jasa.
 
Pembenahan sudah dimulai dari
Pelabuhan Merak pada 2008, yang kini sudah kinclong, bersih, tertib,
hampir tidak ada lagi pungli dan pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
 
Hal ini segera disusul 17 pelabuhan
lain pada tahun ini, di antaranya Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk,
Padang Bai, Lembar, Kayangan, Pototano, Sape, Labuan Bajo, Kupang,
Ambon, dan Balikpapan. Memang butuh waktu untuk membangun sistem yang
kuat dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat.
 
 
Sejauh mana peran teknologi dalam modernisasi itu?
 
Salah satu komponen kunci modernisasi industri feri adalah penggunaan instrumen kendali berbasis teknologi informasi.
 
Penggunaan tiket elektronik sejak
Oktober 2008 di Merak segera disusul di pelabuhan lainnya, penyediaan
jadwal kapal secara real time yang terintegrasi dengan sistem manajemen
operasional kapal penyeberangan, penggunaan count-down timer di tiap
dermaga, penggunaan CCTV di kapal dan pelabuhan yang terhubung langsung
ke command center 24 jam, dan pemantauan posisi kapal menggunakan ship
tracking system, merupakan beberapa contoh dari pemanfaatan teknologi
informasi untuk meningkatkan pelayanan.
 
Yang jelas, pencatatan pendapatan
akan lebih akurat dan dapat diakses secara real time dari mana pun
dengan memakai virtual private network dan sangat transparan bagi
seluruh operator penyeberangan terkait.
 
Selain itu, kombinasi penggunaan
sistem tiket elektronik dan penggunaan CCTV akan menghilangkan
penyelewengan yang selama ini terjadi, di antaranya tiket muter, pindah
golongan kendaraan, dan pungutan lain yang tidak perlu.
 
 
Siapa saja yang diuntungkan dengan penerapan sistem ini?
 
Semua operator penyeberangan akan
diuntungkan dengan sistem canggih ini, tidak hanya Indonesia Ferry.
Mereka dapat mengetahui berapa pendapatan mereka setiap saat, tanpa
takut dikorupsi. Kami menerapkan equal treatment kepada semua operator
penyeberangan. Dengan begini, kita bisa buka-bukaan. Pengelolaan
pelabuhan yang profesional ya… harus transparan begini.
 
 
Apakah sistem ini berpengaruh kuat terhadap kinerja keuangan?
 
Tujuan utama transformasi bisnis
adalah bagaimana memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa
penyeberangan dengan tingkat keselamatan yang tertinggi. Jadi prosesnya
dapat dimulai dari pembenahan aspek keselamatan sehingga menumbuhkan
kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa feri.
 
Semakin tinggi kepercayaan, secara
otomatis semakin banyak masyarakat yang berminat menggunakan jasa
penyeberangan. Apalagi bila seluruh penyedia jasa penyeberangan
memiliki semangat yang sama dalam memberikan standar pelayanan prima.
Konsekuensi logis selanjutnya tanpa disadari adalah meningkatnya
pendapatan dan kinerja keuangan seluruh penyedia jasa penyeberangan.
 
 
Apa dampaknya bila modernisasi
industri feri ini dihentikan di tengah jalan dengan mengacu kepada UU
No. 17/2008 tentang Pelayaran. Maksudnya, fungsi operator dan regulator
pelabuhan penyeberangan dipisahkan?
 
Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu
diingat kembali peran ganda pemerintah dalam industri feri, yaitu
sebagai regulator industri feri dan pemilik badan usaha [BUMN/BUMD].
Sebagai regulator industri feri, pemerintah harus menjamin
terselenggaranya angkutan feri dengan jadwal yang pasti, tingkat
keselamatan yang tinggi, dan tarif yang sesuai dengan daya beli
masyarakat.
 
Sebagai pemilik badan usaha,
pemerintah harus memberikan pasokan jasa angkutan feri melalui badan
usahanya atau melalui instansi pemerintah secara langsung. Hal ini
sangat jelas terlihat di lintasan feri keperintisan. Jika tidak ada
operator swasta yang mau dan mampu memberikan pasokan jasa angkutan
feri, sedangkan masyarakat sangat membutuhkan, pemerintah sebagai
pemilik badan usaha wajib menugaskan perusahaan miliknya tersebut untuk
menyediakan jasa angkutan feri yang diperlukan.
 
Untuk pelabuhan penyeberangan yang
merupakan aset negara yang strategis dan memiliki fungsi ekonomi
publik, peran ganda BUMN sebagai regulator dan operator penyeberangan
sebetulnya tidak masalah, sepanjang dilaksanakan secara konsisten
sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa benturan kepentingan.
Namun, bila diperlukan dan
diamanatkan oleh undang-undang maupun peraturan pemerintah terkait,
tentunya Indonesia Ferry akan mendukung pemisahan fungsi regulator dan
fungsi operator pelabuhan penyeberangan tersebut.
 
Yang jelas kepentingan masyarakat
pengguna jasa penyeberangan feri harus dilindungi dan didahulukan di
atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Harus dipastikan bahwa
pelabuhan penyeberangan, terutama yang rawan terhadap jalur pergerakan
narkoba dan terorisme, tidak kembali menjadi kotor, tidak nyaman dan
tidak aman, pungli tidak kembali merajalela serta pelayanan untuk
pengguna jasa tidak asal-asalan seperti dulu.Bila transformasi bisnis
ini diputus di tengah jalan, niscaya upaya pelayanan prima dengan
tingkat keselamatan yang tertinggi ini tinggal menjadi impian belaka
dan kondisinya akan kembali ke titik nol.
 
Pewawancara: Hery Lazuardi

Source :Bisnis Indonesia



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>