Sunday, 20 April 2014

Portal Kementerian BUMN | Direktori BUMN

Vision PT Angkasa Pura II (PERSERO) : "To be an international-class airport management company with high competitiveness regionally"

Achievements

Activity

April  2014
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  

Contact Us

pic

Polls

Bagaimana menurut pendapat Anda mengenai pelayanan yang diberikan oleh PT Angkasa Pura II (Persero) ketika anda berada di Bandara yang kami kelola?

View Results

Loading ... Loading ...

Meluruskan Kesimpangsiuran Isu Privatisasi BUMN

3 February 2006

Beberapa media massa, terutama media bisnis, mengutip pernyataan Menteri BUMN tentang rencana privatisasi BUMN selama tahun 2006. Beberapa media memberitakan, Kementerian BUMN akan memprivatisasikan 10-20 BUMN tahun ini, di beberapa media lain disebutkan sekitar 15-20 BUMN. Berita-berita tersebut juga menyebutkan bahwa privatisasi BUMN akan dilakukan melalui penawaran umum ke publik atau pasar modal (initial public offerring/IPO).

Sejak berita tersebut keluar, sambutan prokontra bermunculan. Bursa Efek Jakarta (BEJ), misalnya, terlihat antusias menyikapi isu ini. Langkah tersebut dinilai bisa menyemarakkan perdagangan di bursa. Namun, terdapat pula pihak yang kontra.

Rencana Menteri BUMN yang hendak memprivatisasi BUMN, dikhawatirkan mengulangi berbagai privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah sebelumsebelumnya yang terkesan negatif. Terlebih lagi, sebelum isu privatisasi BUMN ini keluar, Menteri BUMN diberitakan akan menjual PT. Garuda Indonesia. Padahal, beberapa kalangan menilai, PT. Garuda Indonesia merupakan aset strategis sehingga harus tetap dikuasai negara.

Dari berbagai pemberitaan tadi, penulis melihat terdapat kesimpangsiuran dan salah persepsi dari apa yang ditangkap oleh publik terhadap pernyataan Menteri BUMN. Juga, rasanya belum ada kesepahaman tentang makna privatisasi BUMN. Tulisan ini diharapkan dapat meluruskan berbagai kesimpangsiuran dan salah persepsi sehubungan dengan isu privatisasi BUMN tersebut.

0-20 BUMN
Menurut kesepakatan pemerintah dengan DPR RI, APBN 2006 memang mengamanati Kementerian BUMN untuk menyetor ke kas negara sebesar Rp 1 triliun dari pos privatisasi BUMN. Sebagai pelaksana mandat, tentunya Menteri BUMN akan menaati kesepakatan ini. Konsekuensinya, setoran dari privatisasi BUMN ke APBN sebesar Rp 1 triliun memang akan dipenuhi. Pertanyaannya, darimana angka tersebut dipenuhi? Untuk menjawab hal ini, terdapat beberapa hal yang perlu disampaikan disini.

Pertama, Menteri BUMN memang memegang daftar sekitar 20 BUMN yang dapat diprivatisasikan dalam tahun 2006. Namun, untuk memutuskan apakah dari ke-20 BUMN tadi akan dijual atau tidak, tetap akan mempertimbangkan aspek waktu (timing), harga (price), dan besaran (size). Jika ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, privatisasi BUMN tidak dapat dipaksa untuk dilakukan. Konsekuensinya, target Rp 1 triliun dari privatisasi BUMN akan tidak dapat direalisasikan. Sebab, inti dari kebijakan privatisasi Kementerian BUMN saat ini adalah menyehatkan kinerja perusahaan, bukan semata-mata untuk memenuhi setoran ke kas negara.

Kedua, untuk mendapatkan angka Rp 1 triliun, rasanya dengan melihat kinerja BUMN dan perkembangan pasar modal sekarang, cukup optimis hal tersebut dapat dicapai tanpa melego kepemilikan saham dari ke-20 BUMN secara keseluruhan. Juga, tidak terpikirkan hal itu akan dilakukan dengan melepas mayoritas kepemilikan saham di BUMN, kecuali untuk sektor atau BUMN tertentu yang memang dinilai tidak strategis untuk dikuasai oleh negara. Cukup berasal dari beberapa BUMN yang potensial atau dari anak perusahaan BUMN, angka Rp 1 triliun tersebut dapat dicapai.

Ketiga, perlu diketahui, disamping menguasai 100% kepemilikan saham di sejumlah BUMN, pemerintah RI (dalam hal ini Menteri BUMN) juga menguasai sebagian (besar atau kecil) saham di sejumlah BUMN. Dengan demikian, angka Rp 1 triliun juga dapat dipenuhi dari BUMN yang telah lebih dulu diprivatisasikan. Dengan kata lain, privatisasi BUMN melalui IPO kali ini dapat diarahkan sebagai IPO atas sejumlah BUMN yang kini telah diprivatisasikan.

Kesimpulannya, rencana privatisasi BUMN dalam tahun 2006 tidak akan dilakukan terhadap semua dari 20 BUMN, namun bisa saja nol (alias tidak ada privatisasi), tetapi juga bisa cukup berasal dari beberapa BUMN saja yang terdapat dalam daftar 20 BUMN tersebut.

Definisi Privatisasi
Istilah privatisasi BUMN memang telah banyak dikenal oleh publik. Namun, jujur harus diakui, pemahaman sebagian besar publik tentang privatisasi masih sangat sempit. Kebanyakan publik menganggap bahwa privatisasi BUMN adalah menjual kepemilikan saham pemerintah kepada swasta. Padahal, sesungguhnya tidaklah demikian.

Privatisasi juga sering disebut swastanisasi. Metodenya pun bisa bervariasi, mulai dari yang paling lengkap atau bebas (melalui divestasi 100% kepemilikan saham Pemerintah ke swasta) atau dengan privatisasi parsial. Privatisasi dalam arti yang luas, tidak sekedar berupa privatisasi material (material privatization) melalui transformasi kepemilikan (transfer of ownership).

Privatisasi BUMN tidak hanya didefinisikan sebagai pemindahan atau penjualan aset/kepemilikan, namun juga mencakup transformasi organisasi, fungsi, maupun aktivitas BUMN kepada swasta, yang berarti mencakup penerapan protokol pasar modal (protocol capital market), kebijakan joint venture antara BUMN dan swasta, konsesi, sewa menyewa, kontrak manajemen, dan beberapa instrumen khusus lainnya seperti perjanjian BOOT (build own operate and transfer). Tujuan strategis dari privatisasi ini adalah tersedianya insentif untuk meningkatkan efisiensi produktif BUMN dan mengurangi rintangan yang menghambat terselenggaranya efisiensi dan produktifitas. Dan konsep privatisasi BUMN dalam arti luas inilah yang hendak dikembangkan oleh Menteri BUMN.

Dalam beberapa pemberitaan terakhir disebutkan, Menteri BUMN akan melepas Garuda ke investor. Kontan saja, akibat pemberitaan yang kurang lengkap tersebut banyak reaksi bermunculan. Persepsi publik yang muncul adalah Menteri BUMN akan melepas mayoritas kepemilikan Pemerintah di Garuda kepada swasta asing.

Kalau kita kembalikan ke konsep privatisasi BUMN secara utuh, Garuda memang dapat diprivatisasikan. Hanya masalahnya, seberapa besar derajat privatisasi yang akan diterapkan terhadap Garuda, ini yang belum banyak diketahui oleh publik. Maksud bahwa Garuda akan dilepas bukan berarti pemerintah akan melepas kepemilikan mayoritas saham Pemerintah di BUMN tersebut. Sebab, privatisasi terhadap Garuda dapat dilakukan melalui aliansi strategis ataupun IPO tanpa harus melepas mayoritas kepemilikan saham pemerintah. Langkah ini penting bagi Garuda karena dengan membuka kesempatan diri terhadap financial investor ataupun airline company hal itu bisa positif bagi adanya culture migration di tubuh Garuda.

Catatan Akhir
Persoalan privatisasi memang pelik. Di satu sisi hal itu bisa dinilai penting bagi peningkatan kinerja BUMN bersangkutan. Namun, di sisi lain, belum ada kesepahaman yang utuh dari berbagai pihak (silahkan dibaca artikel saya di harian ini tanggal 11/01/2006 dan 25/11/2005). Tidak hanya itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang mencatumkan klausul tentang kebijakan pengelolaan BUMN, khususnya privatisasi BUMN, pun masih dapat ditemui adanya beberapa ketidaksinkronan. Hal ini bisa dilihat apabila kita kaitkan antara UU BUMN dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini memang pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan agar diperoleh kepastian melangkah.

Memang, semuanya butuh waktu dan usaha dari setiap elemen negara. Namun, tentu kita tidak bisa kemudian tidak melangkah hanya gara-gara belum adanya kesepahaman tersebut. Prioritas tetap harus ditentukan sambil proses menuju kesepahaman tersebut dilakukan. Langkah transformasi korporasi BUMN merupakan hal yang tidak bisa ditunda demi menjaga kontinuitas kinerja BUMN ke arah yang lebih baik. Program restrukturisasi dan profitisasi BUMN justru lebih penting dibandingkan dengan debat tentang privatisasi. Sebab, langkah restrukturisasi dan profitisasi hasilnya akan lebih terasa bagi BUMN bersangkutan, negara, dan masyarakat.

Perlu dipahami bahwa privatisasi hanyalah salah satu alat (tool) dari sekian banyak alat untuk menyehatkan BUMN. Di samping privatisasi, terdapat banyak alat lain yang dapat digunakan untuk menyehatkan BUMN, beberapa diantaranya disebut di atas. Intinya, penyehatan BUMN tidak terbatas dengan privatisasi. Dengan demikian, sudah sewajarnya kita meletakkan isu privatisasi BUMN pada porsi yang sepatutnya.

Source :Investor Daily Indonesia



Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Your email address will not be published. Required fields are marked *

: *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>