KBUMN

Sinergi Membangun Negeri

Minggu, 20 April 2014

|Visi Kementerian BUMN “Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN” |                                          SMS Kritik & Saran tentang BUMN dan Kementerian BUMN ke 08111-188-188|                                                                                                                Hati Hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Pejabat Kementerian BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kementerian BUMN tidak pernah meminta pungutan biaya apapun melalui surat,telepon maupun sms, dalam proses maupun pemenang pengadaan Barang dan Jasa

Dua Versi Laporan SKAI BPPN soal Penjualan Indomobil

24 Maret 2002

RASANYA masih hangat benar ingatan masyarakat terhadap kasus tudingan pemalsuan dokumen rekomendasi Badan Intelijen Negara (BIN) mengenai rencana perpanjangan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) para obligor eks bank-bank bermasalah, yang dilontarkan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie terhadap Kepala BPPN.Kini, BPPN yang disebut pengamat ekonomi Sjahrir sebagai “sarang ular dan buaya” itu kembali dituding memanipulasi laporan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) BPPN yang ditujukan kepada Oversight Committee (OC/Komite Pemantau Pelaksanaan Tugas) BPPN mengenai transaksi penjualan PT Indomobil Sukses Internasional.
Sinyalemen ini berawal dari munculnya dokumen laporan SKAI yang isinya secara substansial berbeda dengan laporan audit yang sudah diserahkan kepada OC (pihak yang meminta SKAI BPPN melakukan audit terhadap transaksi penjualan Indomobil yang dinilai kontroversial-Red) baru-baru ini.

Dalam versi laporan yang diserahkan ke OC (laporan tertanggal 20 Maret 2002), berbagai temuan mengenai ketidakberesan, penyimpangan atau kejanggalan seperti terungkap dalam versi laporan SKAI tertanggal 4 Februari 2002 (yang tidak diserahkan ke OC-Red), tidak lagi ditemui atau disamarkan dalam bahasa yang diperhalus.

Dalam kasus dokumen rekomendasi BIN soal PKPS, Kepala BPPN (yang diam-diam oleh Kepala BIN Hendropriyono ternyata diangkat sebagai Agen Utama Intelijen Negara RI tanpa sepengetahuan pejabat-pejabat yang menjadi atasannya), dengan gesit bisa mengelak dan terselamatkan oleh “alibi” Kepala BIN.

Kepala BIN menyatakan dokumen rekomendasi BIN, yang didistribusikan BPPN dalam sidang kabinet bulan Januari 2002-yang menurut pengakuan Kwik sudah diakui Hendropriyono sebagai palsu-adalah juga dokumen sah yang dikeluarkan BIN.

Dalam kasus audit SKAI, Kepala BPPN I Putu Gede Ary Suta juga gesit berkelit. Didampingi Parlien Andriyati sebagai penanggung jawab audit, ia mengatakan, versi laporan SKAI tanggal 4 Februari 2002 merupakan laporan internal yang masih perlu dikonfirmasikan kepada pihak-pihak terkait.

Meskipun demikian, tidak semua orang sependapat. Beberapa pengamat menilai tindakan BPPN “mengedit” laporan SKAI sebelum disampaikan ke OC itu sebagai langkah kebohongan publik, bahkan pelanggaran hukum sehingga semua pihak yang terkait pantas diperiksa dan transaksinya harus dibatalkan demi hukum.

Beberapa yang lain menganggap tidak ada salahnya BPPN melakukan “penghalusan bahasa”, asal tidak mengubah substansi isi hasil audit. Akan tetapi, siapa yang berwenang menentukan, apakah yang dilakukan BPPN sudah bisa digolongkan sebagai melakukan “kebohongan publik” atau hanya sekadar “penghalusan bahasa”?

Juga mengapa verifikasi terhadap pihak-pihak yang diaudit harus diulangi lagi setelah laporan selesai disusun sehingga dihasilkan laporan yang lebih “bersih”? Reaksi OC sendiri belum diketahui, namun yang jelas Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengaku, kini sedang meneliti secara mendalam kasus ini.

Berikut petikan hasil audit transaksi Indomobil versi laporan SKAI tertanggal 4 Februari 2002, yang ditandatangani oleh Parlien Andriyati, Haryanto (pengawas), dan Tri Herutantoyo (ketua tim), serta ditujukan kepada Kepala BPPN, Wakil Kepala BPPN dan Deputi Kepala Bidang Manajemen Risiko BPPN.

Untuk proses pengadaan konsultan dan proses penjualan.

*) Proses penunjukan Deloitte & Touche Financial Advisors Services (DT FAS) sebagai penasihat keuangan, dinilai sudah mengikuti prosedur dan transparan. Namun, dalam pelaksanaan kegiatan, Deloitte yang ditunjuk atas permintaan BPPN, tidak sepenuhnya taat pada TOR (terms of reference) atau proposal.

Tidak ada tahapan conditional/indicative offer (penawaran awal yang disusun oleh calon investor berdasarkan pemahaman dari informasi terbatas) dan site visit/due diligence. Pelaksanaan pekerjaan juga mendahului kontrak.

Dari audit SKAI diketahui, penandatanganan perjanjian antara DT FAS dengan BPPN untuk melakukan proses penjualan baru dilakukan 10 Desember 2001, atau setelah penandatanganan perjanjian kontrak penjualan (Conditional Share Purchase and Loan Transfer Agreement/CSPLTA) tanggal 5 Desember 2001, atau setelah sebagian besar pekerjaan selesai dilakukan.

Dalam TOR, penjualan direncanakan juga baru dilaksanakan pertengahan tahun 2002, namun dalam pelaksanaannya ternyata direalisasikan akhir tahun 2001.

*) SKAI melihat kepesertaan PT Cipta Sarana Duta Perkasa (CSDP) sebagai pemenang tender tidak didukung bukti-bukti jelas sebagai alat pertanggungjawaban. Dalam dokumentasi proses tender Indomobil, CSDP sendiri sebenarnya tidak masuk dalam dafta investor yang diundang (investor list).

Anehnya, dalam penawaran akhir (final bid), CSDP menyatakan telah menerima surat dari DT FAS tanggal 20 November 2001. Menurut SKAI, peserta lelang seharusnya hanya terbatas pada calon investor yang telah diundang dan masuk investor list. Selain itu, pemenang lelang seharusnya termasuk calon investor yang telah diseleksi dan diproses melalui seluruh tahapan dalam proses pelelangan.

*) Terdapat pelanggaran terhadap ketentuan internal BPPN, karena penandatanganan kontrak penjualan antara BPPN, PT Holdiko Perkasa dan PT CPDS tanggal 5 Desember 2001, dilakukan dengan mendahului proses review/persetujuan penetapan pemenang lelang.

Menurut prosedur baku yang telah disetujui oleh Komite Eksekutif BPPN berdasarkan Memo Divisi Asset Management Investment (AMI)-Administration No 670/MWMO/ AMI-BPPN/1199 tanggal 11 Desember 1999, yang ditujukan pada Deputi AMI, urutan tahapan seharusnya adalah review oleh Investment/Excecutive Committee, pengumuman pemenang dan penandatanganan kontrak.

*) Dalam persetujuan penjualan, SKAI berpendapat tidak ada pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 beserta perubahan dan Surat Keputusan Menkeu No 530/ KMK.01/1999 tanggal 14 Oktober tentang Tata Cara Penjualan dan Pelaporan Aset dalam Restrukturisasi.

Menurut SKAI, dalam penjualan Indomobil, BPPN tidak wajib mendapat persetujuan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Menkeu dulu, karena hasil penilaian atas harga jual Indomobil masih di bawah Rp 1 trilyun, yakni antara Rp 589 milyar hingga Rp 852 milyar. Persetujuan prinsip dari Menkeu hanya diperlukan untuk penjualan dengan taksiran harga jual di atas Rp 1 trilyun.

Meskipun demikian, berdasarkan ketentuan internal BPPN sendiri, penjualan Indomobil semestinya harus mendapat persetujuan lebih dulu dari Menkeu. Ketentuan internal dimaksud adalah Surat Keputusan (SK) Kepala BPPN No SK-2628/BPPN/1101 perihal Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Persetujuan atas Usulan Kegiatan Tertentu pada BPPN tertanggal 7 November 2001.

Dalam SK ini disyaratkan bahwa penjualan aset AMI atau aset lainnya dengan nilai investasi Rp 1 trilyun atau lebih harus mendapatkan persetujuan KKSK atau menteri terkait setelah disetujui Kepala BPPN.

Kenyataannya, dalam penjualan Indomobil, KKSK belum pernah memberikan persetujuan. Hal inilah yang dikritik oleh pengamat, karena specified value Indomobil sebenarnya di atas Rp 1 trilyun.

Specified value itu sendiri merupakan nilai aset berdasarkan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA-perjanjian penyelesaian Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan jaminan aset) antara BPPN dengan Grup Salim. Specified value Indomobil berdasarkan MSAA tersebut adalah Rp 2,15 trilyun. Dengan demikian, perlu persetujuan KKSK/Menkeu.

Namun, dalam kenyataannya, yang dipakai sebagai pegangan oleh BPPN/Holdiko ternyata bukan specified value, tetapi justru nilai yang ditetapkan oleh konsultan keuangan. Akibatnya, transaksi yang berpotensi merugikan negara akibat valuasi aset yang terlalu rendah oleh konsultan keuangan, justru tidak diwajibkan mendapat persetujuan dari KKSK lebih dulu.

*) SKAI juga berpendapat kebijakan BPPN untuk memperpendek proses penjualan dari yang direncanakan sekitar enam bulan menjadi hanya dua minggu dan meniadakan kegiatan site visit/due diligence kurang tepat, ditinjau dari usaha untuk mendapatkan harga jual optimal bagi BPPN.

SKAI melihat BPPN kurang menunjukkan usaha maksimum untuk mendapatkan harga penewaran optimal dari investor potensial, mengingat kurang memadainya waktu dan informasi yang tersedia bagi investor. BPPN berdalih, penjualan perlu dipercepat untuk mencapai target setoran BPPN ke APBN 2001.

Dari sisi kewajaran harga

*) SKAI menilai tidak ada bukti-bukti penyimpangan dalam proses penetapan harga. Asumsi-asumsi untuk analisa estimasi harga dinilai relevan. Kewajaran harga sulit dinilai karena tidak tersedianya harga pasar yang wajar sebagai dasar penilaian.

Soal dugaan keterlibatan pemilik lama

*) SKAI berpendapat tidak tersedia cukup data mengenai kepemilikan dari perusahaan pemenang tender dan wewenang BPPN untuk mengaudit para pihak di luar BPPN terbatas. Akibatnya, sulit diambil kesimpulan adanya keterlibatan Grup Salim. (Kompas.com, tat)

Source :Dalam jangka panjang

Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Publikasi

+ Index