KBUMN

Sinergi Membangun Negeri

Jumat, 18 April 2014

|Visi Kementerian BUMN “Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN” |                                          SMS Kritik & Saran tentang BUMN dan Kementerian BUMN ke 08111-188-188|                                                                                                                Hati Hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Pejabat Kementerian BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kementerian BUMN tidak pernah meminta pungutan biaya apapun melalui surat,telepon maupun sms, dalam proses maupun pemenang pengadaan Barang dan Jasa

SIARAN PERS

19 April 2002

Direksi & Komisaris serta Kementerian BUMN selaku pemegang saham BUMN bertekad untuk mengelola dan mengembangkan BUMN sesuai Master Plan BUMN 2002 – 2006 yang diluncurkan oleh Menteri Negara Laksamana Sukardi, Rabu, 17 April 2002 kemarin. Komitmen lainnya dari Komisaris dan Direksi BUMN adalah upaya keras untuk mencapai target-target operasional dan keuangan sesuai Master Plan BUMN tersebut.

Demikian salah satu kesimpulan dan hasil Rapat Koordinasi BUMN tahun 2002 yang dibuka oleh Menteri Negara Laksamana Sukardi kemarin bersamaan dengan peluncuran Master Plan BUMN tersebut.

Hasil & Kesimpulan penting lainnya yang dicapai Rapat Koordinasi BUMN 2002 yang berlangsung selama dua hari ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja operasional dan keuangan tahun 2002 – 2006 di masing-masing BUMN akan dilakukan evaluasi oleh pemegang saham yang berpedoman pada SK 88/ 1998 tentang Sistem Perencanaan dan Pengendalian BUMN.

2. Untuk meningkatkan daya saing BUMN pemegang saham mempunyai komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan BUMN. Untuk itu Pemegang Saham akan segera mendorong terbentuknya Komite Audit, Komisaris Independent dan Direktur Compliance di setiap BUMN. Dengan menerapkan Good Corporate Governance, pemegang saham berkeyakinan akan semakin menambah kepercayaan investor dan stakeholder terhadap BUMN.

4. Untuk meningkatkan kinerja operasional dan keuangan BUMN akan diterapkan prinsip reward and punishment berdasarkan prinsip Pay For Performance. Dalam kaitan ini, pemegang saham akan menyempurnakan sistem remunerasi Direksi BUMN dengan tetap berpedoman pada size (asset dan pendapatan), kondisi persaingan dalam industri terkait dan kemampuan keuangan perusahaan.

5. Restrukturisasi dan Privatisasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan saat ini guna meningkatkan kinerja BUMN

Dalam hal kebijakan Privatisasi BUMN, akan dilakukan dengan berpedoman pada kriteria yaitu (a) BUMN dengan usaha berbasis teknologi, (b) industri sangat kompetitif, (c) kepemilikan pemerintah minoritas dan (d) tidak terkait langsung dengan pelayanan publik. Ditekankan pula bahwa privatisasi BUMN merupakan kebijakan pemegang saham yang harus dilaksanakan oleh manajemen BUMN.

Restrukturisasi dilakukan guna meningkatkan daya saing perusahaan dan menciptakan iklim perusahaan yang sehat

6. Dalam hal kebijakan di bidang otonomi daerah, Kementerian BUMN selaku pemegang saham BUMN pada prinsipnya akan menerapkan kebijakan Korporasi yaitu berupa penentuan pengelolaan perusahaan dan pembagian pendapatan/laba berdasarkan skema kepemilikan saham.

Selain itu, BUMN harus dapat mempertahankan going concern usahanya melalui efisiensi dan efektifitas pengelolaan, sehingga akan memberikan multiplier effect berupa terciptanya lapangan kerja baru dan tambahan wajib pajak, yang pada akhirnya memberikan sumber pendapatan baru bagi Pemerintah Daerah.

Patut dicatat pula bahwa selama ini BUMN telah memberikan kontribusi kepada daerah berupa pengalokasian dana PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) dan diharapkan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Pemda. Pemberian kontribusi pendapatan /laba BUMN di luar PUKK harus dilakukan sesuai kaidah hukum korporasi, misalnya melalui perjanjian-perjanjian bisnis yang memberikan win-win solution, antara lain KSO, BOT, Joint Venture maupun Joint Operation.

7. Dalam rangka pemulihan perekonomian nasional, potensi UKM dan koperasi yang telah terbukti ketangguhannya selama krisis ekonomi perlu tetap dijaga dan dibina serta dikembangkan sebagai salah satu pondasi perekonomian nasional.
Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial BUMN dalam pengembangan dan pembinaan UKM dan koperasi, pemegang saham akan tetap melanjutnya kebijakan penyisihan bagian laba Pemerintah sebesar 1% – 3% yang digunakan untuk pembinaan UKM dan koperasi serta bagi pengembangan masyarakat (Community Development) yang operasionalnya dilakukan oleh masing-masing BUMN dengan koordinasi dan monitoring oleh Kementerian BUMN.
Kegiatan operasional program PUKK tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan secara transparan meliputi sistem dan prosedur pengalokasian, penyaluran dan pengembaliannya.
Kebijakan penyaluran dana bantuan UKM dan koperasi harus menciptakan suatu kemitraan yang menguntungkan antara BUMN dengan pengusaha UKM sehingga manfaat keberadaan BUMN dapat dirasakan secara langsung oleh usaha kecil, menengah dan koperasi, terutama yang berada di sekitar lokasi perusahaan dengan tetap memperhatikan alokasi dana PUKK kepada UKM diwilayah lainnya.

8. Dalam hal pengembangan usaha BUMN pelaksanaannya harus tetap mengacu pada core business masing-masing BUMN sehingga dapat meningkatkan efisiensi. Sejalan dengan itu dan dalam rangka optimalisasi aset-aset BUMN, pemegang saham, komisaris dan direksi mempunyai komitmen yang tinggi untuk melakukan sinergi antar BUMN sehingga dapat tercipta BUMN Incorporated yang efisien dan mampu bersaing di pasar global.

9. Dalam hal harmonisasi hubungan antar lembaga-lembaga ditujukan bagi pembentukan persepsi yang benar mengenai BUMN. Untuk itu sasaran utama dari pembinaan hubunganan antara lembaga ini adalah dalam rangka mendorong terciptanya manajemen BUMN yang bersih dari KKN dan bekerja untuk kepentingan perusahaan.

Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh sekitar 450 peserta yang terdiri dari Komisaris Utama, Direktur Utama dan Direktur Keuangan BUMN ini ditutup oleh Sekretaris Kementerian BUMN Bacelius Ruru pada pukul 16.00 WIB hari Kamis, 18 April 2002.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Jakarta, 18 April 2002

Source :Dengan berbagai argumen

Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Publikasi

+ Index