KBUMN

Sinergi Membangun Negeri

Minggu, 20 April 2014

|Visi Kementerian BUMN “Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN” |                                          SMS Kritik & Saran tentang BUMN dan Kementerian BUMN ke 08111-188-188|                                                                                                                Hati Hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Pejabat Kementerian BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kementerian BUMN tidak pernah meminta pungutan biaya apapun melalui surat,telepon maupun sms, dalam proses maupun pemenang pengadaan Barang dan Jasa

Internal Telkom Tolak Calon Parpol Jadi Direksi

28 Mei 2002

Kalangan internal PT Telkom Tbk menolak kehadiran kader partai politik (parpol) untuk masuk di jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) Telkom selain membahas pergantian dewan direksi, juga akan memilih komisaris independen yang berasal dari pemegang saham publik di luar pemerintah untuk bergabung di dewan komisaris Telkom yang berjumlah lima orang.

Sumber Media menyebutkan bahwa keinginan kader parpol untuk masuk di perusahaan publik tersebut bergulir sejak awal Mei 2002, kendati Telkom saat itu belum mengagendakan RUPS luar biasa. Namun, belakangan agenda RUPST berkembang untuk melakukan penggantian personel di jajaran direksi yang dijadwalkan berlangsung 21 Juni 2002.
“Kalau orang parpol, di mana pun ingin masuk, terutama di BUMN pencetak laba seperti Telkom. Tapi, kalau memang itu yang diputuskan pemegang saham mayoritas, yakni pemerintah, ya kami manut saja,” ujar sumber tersebut kepada Media, kemarin.

Kini Kementerian BUMN sedang menggodok perombakan direksi Telkom, termasuk direksi PT Indosat Tbk dan hingga pekan ini sudah beredar beberapa nama calon kuat untuk posisi direksi Telkom.

Alasan utama Kementerian BUMN, yang dipimpin Laksamana Sukardi, merombak direksi karena dituding lamban mengembangkan usaha dan kalah bersaing dengan perusahaan telekomunikasi seluler. Padahal, Telkom memegang monopoli penyediaan jasa telekomunikasi domestik. Sejak negeri ini merdeka, Telkom baru mampu menjaring tujuh juta pelanggan.

Kelemahan lain direksi Telkom saat ini adalah persoalan dengan mitra asing dalam kerja sama operasi (KSO) di lima divisi regional (divre)–kecuali Jakarta dan Jawa Timur–yang berakhir tidak menggembirakan. Bahkan, Telkom terpaksa mengeluarkan dana untuk membeli aset dan saham para mitra KSO guna mengakhiri kemelut tersebut. Kasus KSO terakhir mewajibkan Telkom membeli secara tunai (buy out) semua saham PT Aria West International sebesar US$64,5 juta dan secara mencicil US$120 juta tanpa bunga.

“Kami tidak menolak masuknya orang parpol di Telkom asal profesional, karena Telkom adalah perusahaan besar dan bukan sebuah warung yang bisa dikelola seenaknya. Kalau tidak berkompeten dan tidak profesional, kami tentu akan menolaknya,” ungkap sumber tadi.

Perolehan laba bersih Telkom di bawah pimpinan Dirut M Nazif, menurut pemerintah, juga belum menggembirakan kendati pada 2001 mampu meraih laba bersih hampir Rp4,2 triliun. Jumlah tersebut lebih banyak disumbangkan Telkomsel, anak perusahaan Telkom di bidang seluler, sebesar Rp2,02 triliun dan selebihnya disumbangkan telepon tetap yang menjadi bisnis inti Telkom saat ini.

Berdasarkan info memo Telkom yang diterima pekan lalu, Telkom membukukan laba bersih sebesar Rp1,5 triliun atau Rp148,69 per saham pada triwulan I 2002. Dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, laba bersih itu naik sebesar 45,87%. Kenaikan laba bersih tersebut seiring dengan peningkatan penerimaan operasional serta laba usaha. Hingga 31 Maret 2002, Telkom meraih penerimaan operasional Rp4,43 triliun, lebih tinggi dibanding akhir Maret 2001 yang hanya Rp3,4 triliun.

Komisaris independen

Berkaitan dengan penunjukan komisaris independen dalam RUPS Luar Biasa 21 Juni 2002, Vice President Komunikasi Perusahaan Telkom Eddy B Praptono menyebutkan, penunjukan dua orang komisaris independen merupakan syarat bagi sebuah perusahaan publik. Kedua komisaris baru itu akan duduk dalam jajaran dewan komisaris Telkom.

Dewan komisaris Telkom saat ini dipimpin oleh Bacelius Ruru sebagai komisaris utama, yang didukung empat komisaris, yakni Andi Siswaka Faisal, Rahardjo Tjakraningrat, Noor Fuad, dan Purnomo.

“Komisaris independen akan dipilih melalui RUPS luar biasa yang berasal dari pemegang saham publik. Jadi, bukan komisaris yang ditunjuk pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan saham 54%,” ungkap Eddy.

Sumber Media menyebutkan, pemerintah juga akan merombak dewan komisaris Telkom yang ada kini agar dapat mencapai sinergi dengan dewan direksi baru. Kementerian BUMN menilai sudah saatnya dewan komisaris Telkom diganti sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja pembangunan, operasional, dan pelayanan Telkom kepada konsumen. (Mac/E-2)(Media)

Source :Pemerintah Indonesia

Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Publikasi

+ Index