KBUMN

Sinergi Membangun Negeri

Sabtu, 19 April 2014

|Visi Kementerian BUMN “Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN” |                                          SMS Kritik & Saran tentang BUMN dan Kementerian BUMN ke 08111-188-188|                                                                                                                Hati Hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Pejabat Kementerian BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kementerian BUMN tidak pernah meminta pungutan biaya apapun melalui surat,telepon maupun sms, dalam proses maupun pemenang pengadaan Barang dan Jasa

Serahkan Pengelolaan Hutan di Jawa kepada Masyarakat

17 Januari 2003

Jakarta (Kompas) : Pengelolaan hutan di Jawa yang dikuasai Perhutani, ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dari segi pengelolaan hutan, Perhutani sudah dianggap gagal, dampaknya terlihat pada ketersediaan air tanah yang sangat menurun di dataran rendah dan daerah lereng yang rentan terhadap longsor.

Sebaliknya, hutan yang dikelola masyarakat dengan kearifan lokal justru dapat dimanfaatkan secara lestari. Karena itu pemerintah harus berpikir ulang dalam pengelolaan hutan di Jawa dan menyerahkannya kepada rakyat.

Demikian disampaikan Kepala Divisi Kampanye Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Nurhidayati, kepada Kompas di Jakarta, Kamis (16/1), sehubungan dengan diskusi Walhi untuk membahas kondisi hutan di Pulau Jawa. Pertemuan ini bertujuan untuk mencari solusi mengatasi kerusakan hutan dan menemukan cara pengelolaan hutan yang lestari di Pulau Jawa.

Diskusi yang berakhir Rabu kemarin diikuti oleh 20 LSM bidang kehutanan, antara lain Arupa, Kappala, Telapak, Forest Watch Indonesia, Latin, Indonesian Center for Environmental Law, Huma, Poklan, RMI (Rimbawan Muda Indonesia), KPSHK (Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kemasyarakatan), KPH, JKPM, dan FSPI.

Menurut Kepala Divisi Organisasi Rakyat Budi Arianto yang juga Koordinator Region Jawa KPSHK, Perhutani juga melanggar ketentuan ekologis, dengan mengubah hutan alam menjadi hutan monokultur, dalam hal ini hutan pinus-untuk kemudian ditebang-di daerah lereng terjal.

“Pengelolaan hutan Jawa, yang dilakukan perusahaan milik pemerintah ini juga sarat masalah KKN, sosial, dan pelanggaran HAM (perampasan tanah, kasus penindasan, intimidasi), serta secara institusi punya kewenangan yang tidak terbatas,” ungkap Nurhidayati.

Saat ini, dari areal hutan yang luasnya sekitar dua juta hektar di Jawa, Perhutani menguasai sekitar tiga perempatnya.

Mekanisme CDM

Berkaitan dengan hutan di Jawa, Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim belum lama ini menyatakan perlunya segera diberlakukan moratorium penebangan hutan. “Penebangan baru harus dihentikan dan sebaliknya harus dilakukan penanaman kembali areal hutan yang telah gundul,” katanya.

Karena itu, Perhutani yang mendapat konsesi pengelolaan hutan di Jawa hendaknya mengubah kegiatannya dari menebang hutan menjadi menanami hutan. Masyarakat yang hidup dari kayu harus dicarikan solusi, misalnya dilibatkan dalam kegiatan itu.

Ia juga meminta penghutanan kembali hutan di Jawa agar dimanfaatkan mekanisme pendanaan internasional untuk pembangunan ramah lingkungan, seperti yang diatur dalam Protokol Kyoto- disebut sebagai Clean Development Mechanism (CDM). “Mekanisme ini hendaknya dimanfaatkan untuk menyelamatkan kawasan hutan di Indonesia yang kini dalam kondisi kritis,” ujar Makarim.

Dalam mekanisme tersebut, negara maju akan memberikan dana kepada negara berkembang yang mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti yang diatur dalam Protokol Kyoto. Negara maju yang belum dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sesuai ketentuan harus membiayai upaya tersebut .

Mekanisme CDM perlu disosialisasikan ke bupati-bupati sehingga mereka dapat memanfaatkannya.

“Pembicaraan telah dilakukan dengan Pemerintah Belanda untuk melakukan CDM guna pembangunan PLT Gas. Bila mekanisme yang didanai Unocal ini bisa jalan, maka akan diterapkan di sektor lain,” lanjut Makarim

Contoh penerapan CDM di sektor kehutanan, CDM bisa dilihat di Brazil yang didanai oleh General Motor dengan membayar 10 juta dollar per tahun untuk pelestarian hutan di negeri itu. (yun) Jumat, 17 Januari 2003.

Source :Nusa Dua

Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Publikasi

+ Index