KBUMN

Sinergi Membangun Negeri

Minggu, 20 April 2014

|Visi Kementerian BUMN “Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN” |                                          SMS Kritik & Saran tentang BUMN dan Kementerian BUMN ke 08111-188-188|                                                                                                                Hati Hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Pejabat Kementerian BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kementerian BUMN tidak pernah meminta pungutan biaya apapun melalui surat,telepon maupun sms, dalam proses maupun pemenang pengadaan Barang dan Jasa

Pemecahan Aset PT PLN Wewenang Kementerian BUMN

28 Oktober 2003

JAKARTA (Media): Rencana pemecahan aset (unbundling) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan membuat beberapa anak perusahaan adalah urusan korporasi yang menjadi wewenang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bukan lagi urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) karena sesuai UU No. 20/2002 tentang Ketenagalistrikan pemerintah telah menetapkan bahwa program ini dilakukan bertahap.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro, mengatakan hal itu usai menghadiri peringatan Hari Listrik Nasional Ke-58 di Kantor PLN Pusat, Jakarta, kemarin. Peringatan Hari Listrik Nasional tersebut juga diramaikan aksi unjuk rasa ratusan karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) PT PLN yang menolak rencana pemecahan aset tersebut.
“Apakah nanti PLN akan membentuk anak-anak perusahaan atau menjual aset-asetnya demi efisiensi, terserah pada direksi karena hal itu urusan korporasi,” jelas Purnomo.
Purnomo menegaskan antara kebijakan unbundling di sektor ketenagalistrikan dan kebijakan tersebut di tingkat korporasi yang ditangani Kementerian BUMN berbeda.
Kebijakan pemecahan aset di sektor ketenagalistrikan merupakan konsekuensi dari UU No. 20/2002 yang menghapus monopoli PLN di sektor ini. “Dari monopsoni, monopoli ke open market. Sehingga struktur pasarnya memang berubah. PLN harus mampu bersaing dengan pemain lain,” kata Purnomo.
Apalagi saat ini, kata Menteri Energi, selain PT PLN ada 26 perusahaan listrik swasta yang telah beroperasi di Indonesia. Artinya, di sektor pembangkitan sudah dibuka dan tahap berikutnya di sektor transmisi dan distribusi. Sehingga diharapkan ke depan PT PLN akan lebih efisien dan mampu bersaing dengan pemain lain.
Dalam kaitan itu, Komisaris Utama PT PLN Andung Nitimiharja mengatakan seperti program restrukturisasi BUMN lain biasanya memang ada ketentuan tersebut. Soal aspirasi dari karyawan tentang isu unbubdling, mereka mestinya memahami bahwa kita harus tunduk pada kebijakan pemerintah.
‘Mereka bisa membicarakan hal itu dengan komisaris dan direksi untuk dibahas dalam peraturan pemerintah (PP). Karena memang PP yang mengatur hal itu belum ada,” jelas Andung.
Sementara itu, PT PLN Kalimantan Timur (Kaltim) terhitung sejak Januari sampai September 2003 mengalami kerugian sangat besar, yaitu mencapai Rp316 miliar lebih karena tidak seimbangnya biaya produksi dan harga jual.
“Kendati terus mencatat kerugian, namun investor di bidang ketenagalistrikan di Kaltim masih berminat menanamkan investasinya di daerah ini,” kata Kepala PT PLN wilayah Kaltim, Arifinsyah, usai memimpin Hari Listrik Nasional ke-58 di Samarinda, kemarin.
Lebih lanjut Arifinsyah mengatakan PT PLN masih terus mencatat kerugian dalam jumlah besar, ini lebih disebabkan karena harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah jauh lebih rendah dibandingkan biaya produksi yang diberlakukan.
“Coba, harga jual daya listrik yang disetujui pemerintah saat ini hanya Rp569/kWh, padahal biaya produksi mencapai Rp837/kWh, sehingga PLN belum akan mencatat keuntungan dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya. (Wis/MX/DY/E-2)

Source :Jakarta

Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Publikasi

+ Index