KBUMN

Sinergi Membangun Negeri

Jumat, 18 April 2014

|Visi Kementerian BUMN “Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN” |                                          SMS Kritik & Saran tentang BUMN dan Kementerian BUMN ke 08111-188-188|                                                                                                                Hati Hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Pejabat Kementerian BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kementerian BUMN tidak pernah meminta pungutan biaya apapun melalui surat,telepon maupun sms, dalam proses maupun pemenang pengadaan Barang dan Jasa

Manajemen, Kelemahan Utama BUMN

24 Pebruari 2004

Jakarta, Kompas – Kelemahan utama dalam pengelolaan badan usaha milik negara adalah sistem manajemen dan pengawasan profesional yang tidak mendukung. Fakta itu mengakibatkan kinerja perusahaan tetap memburuk sehingga kurang memberi manfaat luar biasa bagi negara. Oleh karena itu, menjadi tugas serta kewajiban utama Menteri Negara BUMN untuk memberi resep yang baik guna pembenahan sekaligus peningkatan kinerja setiap perusahaan BUMN.
“Akan tetapi, kewajiban untuk pembenahan kinerja BUMN itu sama sekali tidak kelihatan. Yang tampak hanya kegemaran melakukan divestasi. Jadi, untuk apa dibentuk Kementerian BUMN kalau kerjanya hanya jual aset. Bahkan, belakangan ini Kementerian BUMN seperti sopir taksi yang mengejar setoran dalam membenahi BUMN,” kata mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli dalam dialog yang digelar Pusat Kajian Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (>small 2small 0<) di Jakarta, Jumat (20/2).
Ia mengatakan, negara maju banyak yang membatasi kepemilikan saham bank, maksimun 20 persen untuk satu pihak, guna menciptakan sistem perbankan yang memiliki regulasi pembatasan. Australia, misalnya, membatasi kepemilikan saham bank maksimum 17 persen.
Oleh karena itu, ia menilai rencana pemerintahan menjual 51 persen saham Bank Negara Indonesia kepada satu calon pembeli adalah langkah keliru. “Mestinya yang didorong bank untuk menjual saham ke publik,” kata Rizal Ramli.
Desak naik tarif telepon
Sementara itu, di tempat terpisah Head of Corporate Communications PT Telkom Tbk Mundarwiyarso mendesak pemerintah segera memutuskan kenaikan tarif telepon sebesar 15 persen yang tertunda sejak 1 Januari 2003. Alasannya, kenaikan itu diperlukan perusahaan untuk menambah investasi.
Kenaikan itu akan memajukan industri telepon lokal. Investor yang sudah mendapat izin mengoperasikan telepon lokal pun segera investasi kalau tarif sudah kompetitif. Tentang kemungkinan kenaikan tarif tak mencapai 15 persen, dia menegaskan, sesuai kesepakatan tiga tahun lalu, tarif telepon naik 45 persen. Selama dua tahun terakhir tarif itu telah naik 30 persen. “Jadi, yang diinginkan tahun ini naik 15 persen,” ujarnya. (BOY/JAN)

Source :Jakarta

Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Publikasi

+ Index