KBUMN

Sinergi Membangun Negeri

Minggu, 20 April 2014

|Visi Kementerian BUMN “Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN” |                                          SMS Kritik & Saran tentang BUMN dan Kementerian BUMN ke 08111-188-188|                                                                                                                Hati Hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Pejabat Kementerian BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kementerian BUMN tidak pernah meminta pungutan biaya apapun melalui surat,telepon maupun sms, dalam proses maupun pemenang pengadaan Barang dan Jasa

Texmaco Dialihkan ke PPA

30 September 2004

Jakarta, Kompas – Rapat Tim Pemberesan Pasca Pengakhiran Tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dipimpin Menteri Keuangan Boediono, Jumat pekan lalu, memutuskan untuk mengalihkan penanganan aset Texmaco ke PT Perusahaan Pengelolaan Aset. Langkah itu dimaksudkan agar penanganan aset Texmaco dapat memberikan hasil yang optimal bagi pengembalian utang kepada negara. Direncanakan, waktu penanganannya selama enam bulan.
Selanjutnya, jika masih ada sisa aset Texmaco yang belum berhasil dijual, maka aset itu akan dialihkan ke Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) Departemen Keuangan (Depkeu).
Demikian diungkapkan Wakil Koordinator Kelompok Kerja Administrasi Aset Tim Pemberesan Pasca Pengakhiran Tugas BPPN I Nyoman Sender, Rabu (29/9) di Jakarta.
Di tempat terpisah, pejabat di Depkeu yang terlibat dalam Tim Pemberesan BPPN itu menyatakan, sebelum dialihkan ke PPA dan selanjutnya ke DJPLN Depkeu, Menkeu Boediono meminta agar terlebih dahulu dilakukan kajian secara mendalam atas konsekuensi-konsekuensinya, terutama untuk menghindari bertambahnya beban keuangan negara kembali.
Sejauh ini restrukturisasi Texmaco dengan kewajiban utang Rp 29 triliun dilaksanakan dengan pembentukan dua perusahaan baru (newco), yaitu PT Bina Prima Perdana untuk perusahaan tekstil dan PT Jaya Perkasa Engineering untuk divisi rekayasa (engineering)-nya.
Dalam restrukturisasi tersebut, kedua newco dimungkinkan menerbitkan exchangeable bond yang dapat ditukarkan kepada BPPN senilai kewajiban utangnya. Restrukturisasi utang tersebut juga dimungkinkan tanpa keharusan melakukan pembayaran tunai. Dengan pola restrukturisasi seperti itu, jangka waktu yang diberikan untuk pengembaliannya kepada BPPN ditetapkan selama 11 tahun sejak tahun 2002.
Sebelum masa tugasnya berakhir Februari lalu, BPPN menyatakan Texmaco default (gagal bayar) sehingga penanganan aset Texmaco dialihkan kepada Tim Pemberesan.
Hanya ditawar 0,3 persen
Menurut Sender, aset Texmaco pernah ditawar oleh salah satu perusahaan special purpose vehicle (SPV) di Singapura sebesar 0,3 persen dari nilai buku Texmaco yang nilainya Rp 29 triliun lebih itu, namun Tim Pemberesan menolaknya.
“Kemudian, Tim Pemberesan memutuskan untuk mengalihkan penanganan asetnya itu ke PPA. PPA diberi waktu selama enam bulan untuk menangani aset-aset Texmaco,” kata Sender.
Dikatakan Sender, jika PPA tidak berhasil menangani aset Texmaco, maka aset-aset Texmaco itu akan dialihkan ke Ditjen Piutang dan Lelang Negara Depkeu. “Setidaknya, masa enam bulan itu bisa jadi persiapan bagi DJPLN Depkeu untuk menangani aset-aset itu,” ujarnya.
Mengenai posisi aset kredit Texmaco, Sender menyebutkan sudah kembali seperti semula seperti sebelum dilaksanakan restrukturisasi karena sebelumnya BPPN telah menyatakan restrukturisasi utang Texmaco default.
Sender juga mengakui bahwa selama ini BPPN sebetulnya sudah berulang kali mencoba menjual aset kredit Texmaco, akan tetapi selalu gagal untuk mendapatkan hasil yang optimal sebanding dengan besarnya utang Texmaco ke negara.
Lebih jauh, Sender juga mengatakan Tim Pemberesan telah memutuskan bahwa pemegang saham Texmaco harus bertanggung jawab membayar pesangon karyawan Texmaco yang dikenai PHK. “Posisi pemerintah dalam hal ini hanya sebagai kreditor. Tidak ada kewajiban menanggung pesangon karyawan Texmaco,” katanya.
“Bid Bond” Permata
Sementara itu, Direktur Utama PPA Mohammad Syahrial mengatakan, pada tanggal 7 Oktober mendatang para calon penawar dalam divestasi 51 persen saham pemerintah di PT Bank Permata harus sudah memasukkan uang tanda jadi atau bid bond sebagai persyaratan untuk mengikuti penawaran akhir (final bid) Bank Permata.
“Nilainya 15 juta dollar AS atau sekitar Rp 150 miliar. Tanggal 7 Oktober harus sudah masuk. Itu persyaratan untuk ikut final bid,” katanya.
Sejauh ini PPA sudah melihat rencana bisnis masing-masing bidder. “Mereka juga sudah melakukan presentasi manajemen kepada dewan direksi Bank Permata,” ungkap Syahrial.
Ditanya mengenai izin dari Menkeu soal pelaksanaan penjualan sisa saham minoritas di sejumlah bank yang ditangani PPA untuk menutup setoran APBN 2004 mengingat target privatisasi BUMN tidak tercapai, Syahrial menyatakan belum ada.
Pihaknya hingga kini siap menjual sisa saham 20 persen dari kepemilikan pemerintah di Bank Permata dalam bulan November hingga Desember mendatang. (har)

Source :Jakarta

Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Publikasi

+ Index