KBUMN

Sinergi Membangun Negeri

Minggu, 20 April 2014

|Visi Kementerian BUMN “Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN” |                                          SMS Kritik & Saran tentang BUMN dan Kementerian BUMN ke 08111-188-188|                                                                                                                Hati Hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Pejabat Kementerian BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kementerian BUMN tidak pernah meminta pungutan biaya apapun melalui surat,telepon maupun sms, dalam proses maupun pemenang pengadaan Barang dan Jasa

Komite audit BUMN perlu direvisi

7 Oktober 2004

JAKARTA (Bisnis) : Praktisi bisnis mengharapkan pemerintah mendatang dapat merevisi Keputusan Menteri BUMN No.103/MBU/2002 tentang pembentukan komite audit bagi Badan Usaha Milik Negara.
Ketua Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Hotbonar Sinaga mengatakan ketentuan dalam kepmen itu yang mesti dikaji ulang adalah pasal 6 ayat 2 mengenai masa kerja anggota komite audit.
Pasal itu, kata Hotbonar, membuat kinerja anggota komite audit tidak efektif karena masa tugasnya terlalu singkat.
“Masa satu tahun terlalu singkat, mereka [komite audit] baru belajar permasalahan tiba-tiba harus diganti,” kata Hotbonar dalam seminar Building World-Class Board, kemarin.
Adapun pasal yang dianggap bermasalah itu lengkapnya berbunyi, masa kerja anggota komite audit paling lama satu tahun dengan tidak mengurangi hak komisaris/dewan pengawas untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Hotbonar menambahkan meskipun ayat berikut dalam pasal 6 Kepmen 103 memungkinkan anggota komite audit dipilih kembali, tetap saja masa kerja maksimumnya singkat, hanya dua tahun.
“Sementara masa kerja komisaris dan dewan direksi biasanya empat tahun.”
Menurut Hotbonar, keputusan pemerintah untuk membentuk komite audit pada perusahaan BUMN sudah tepat, hanya saja diperlukan langkah lanjutan untuk memaksimalkan fungsi komite, misalnya dengan memperpanjang masa kerja anggotanya.
Kepmen No.103/MBU/2003 yang ditandatangani Laksamana Sukardi pada 4 Juni 2002 memang dimaksudkan untuk mengoptimalkan kinerja badan usaha milik negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Berdasarkan kepmen itu, komite audit memiliki lima tugas utama berkaitan dengan fungsinya membantu komisaris dan dewan pengawas, yaitu menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawasan intern maupun auditor ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
Selanjutnya, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya serta memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala. (12)

Source :Jakarta

Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Publikasi

+ Index