KBUMN

Sinergi Membangun Negeri

Rabu, 16 April 2014

|Visi Kementerian BUMN “Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN” |                                          SMS Kritik & Saran tentang BUMN dan Kementerian BUMN ke 08111-188-188|                                                                                                                Hati Hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Pejabat Kementerian BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kementerian BUMN tidak pernah meminta pungutan biaya apapun melalui surat,telepon maupun sms, dalam proses maupun pemenang pengadaan Barang dan Jasa

DITJEN PERKERETAAPIAN SEGERA DIBENTUK

22 Pebruari 2005

(Media Indonesia, 22-Feb-05): Presiden menyetujui terbentuknya Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkeretaapian di Departemen Perhubungan. Saat ini Departemen Perhubungan (Dephub) sedang melakukan penyusunan struktur organisasi dan personalia di direktorat baru itu.
“Presiden memutuskan di Dephub ada tambahan satu lagi direktorat jenderal, yaitu Ditjen Perkeretaapian. Resminya akan ditetapkan dalam peraturan presiden (perpres),” kata Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, usai menghadiri seminar sistem transportasi nasional di Jakarta, kemarin.
Karena pengaturannya dalam bentuk perpres, maka penyusunan struktur organisasi itu harus dilakukan secara cepat. Dalam penyusunannya Departemen Perhubungan akan melibatkan berbagai kalangan, baik pengamat maupun pakar dari perguruan tinggi.
Selama ini, masalah perkeretaapian ditangani seorang direktur di bawah Ditjen Perhubungan Darat (Hubdat). Peningkatan lembaga menjadi setingkat dirjen diharapkan penanganan masalah perkeretaapian lebih fokus. Sehingga kinerja pengelolaan kereta api meningkat di era multioperator.
“Pelaku perkeretaapian nantinya bukan hanya PT KA, tetapi bisa multioperator dengan melibatkan investor swasta. Untuk mengantisipasi itu, perlu ada Ditjen Perkeretaapian,” jelasnya.
Dalam Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Perkeretaapian monopoli PT KA dihapus. Anggota Komisi V DPR RI, Yoseph Umarhadi, memandang positif adanya Ditjen Perkeretaapian. Dia berharap, pos baru ini dapat bertugas untuk mempertegas tugas pemerintah sebagai regulator.
Bagi Direktur Eksekutif Indonesian Railway Watch (IRW) Taufik Hidayat, pembentukan Direktorat Jenderal Perkeretaapian tidak diperlukan. Soalnya, peran perkeretaapian terhadap perekonomian nasional sangat kecil. Apalagi, panjang jaringan perkeretaapian di Indonesia hanya sekitar 4.000 kilometer. Tidak seperti di China atau India yang memiliki panjang lintasan KA lebih dari 60.000 kilometer. Di dua negara tersebut, kata pengamat perkeretaapian LIPI itu, masalah kereta api yang kompleks diurus sebuah kementerian.
Mengenai alasan peningkatan pelayanan masyarakat, menurut Taufik, terlalu berlebihan. Tujuannya harus konkret. Karena lembaga direktorat jenderal di departemen fungsinya sebatas pada regulasi bukan operasional.(Uud/Naz/E-6).

Source :(Media Indonesia

Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Publikasi

+ Index