KBUMN

Sinergi Membangun Negeri

Jumat, 18 April 2014

|Visi Kementerian BUMN “Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN” |                                          SMS Kritik & Saran tentang BUMN dan Kementerian BUMN ke 08111-188-188|                                                                                                                Hati Hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Pejabat Kementerian BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kementerian BUMN tidak pernah meminta pungutan biaya apapun melalui surat,telepon maupun sms, dalam proses maupun pemenang pengadaan Barang dan Jasa

PPA tolak akta damai Polysindo

15 Maret 2006

Bisnis Indonesia, 15 Maret 2006.PT Perusahaan Pengelola Aset menyatakan penolakannya atas akta perdamaian yang ditawarkan oleh PT Polysindo Eka Perkasa Tbk.

Direktur PT PPA Rahmad Saptaman menilai penghapusbukuan (write-off) yang ditawarkan oleh Polysindo terlalu tinggi mencapai 90% dari utangnya sehingga PPA menolaknya.

“Kami menilai jumlah write-off yang ditawarkan terlalu tinggi sehingga kami mengajukan penolakan. Kami sudah sampaikan penolakan terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh Polysindo,” ujarnya pekan ini.

Rahmad memaparkan total kewajiban Polysindo adalah US$309 juta. Sejumlah US$284 dikategorikan secure-ada jaminan dan prioritas pembayaran-dan sebanyak US$25 juta dikategorikan non-secure.

Dia menjelaskan upaya penanganan terhadap Texmaco bisa dilakukan dengan sejumlah opsi.
“Bisa saja dilakukan penjualan atau revitalisasi yang dibarengi upaya restrukturisasi. Bisa juga ditempuh upaya ke pengadilan dengan sejumlah langkah yang mungkin ditempuh yaitu likuidasi atau eksekusi jaminan,”katanya.

Dia memaparkan opsi likuidasi dilakukan dengan menempuh pembubaran perusahaan secara sukarela (self liquidation).

Imbas pailit

MA memutuskan pailit PT Polysindo Eka Perkasa Tbk dalam perkara melawan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia pada 15 Februari 2005.

Keputusan pailit ini karena Polysindo tidak memenuhi kewajiban atas seluruh kewajibannya kepada BPUI.

Kewajiban tersebut terdiri dari, pertama, promissory note nomor 0161-000331 yang jatuh tempo pada 15 Juli 1998. Kedua, P-Notes No. 0162-000332 yang jatuh tempo pada 15 Juli 1998. Ketiga, P-Notes No. 2570/PEP/ 07/97 yang jatuh tempo pada 1998.

Kewajiban masing-masing P-Notes ini sebesar US$1 juta sehingga total utang yang ditanggung Polysindo kepada BPUI sebesar US$3 juta.

Mahkamah Agung juga melakukan sita jaminan atas beberapa aset milik Polysindo untuk melindungi kepentingan pemohon pailit supaya permohonannya tidak sia-sia.

Akibat kinerja operasional Polysindo yang tidak berjalan dengan lancar, perseroan dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung RI pada 15 Februari 2005.

Namun, pada November 2005 perseroan berhasil keluar dari status pailit setelah mayoritas (85,7%) kreditor konkuren menyetujui proposal restrukturisasi perseroan.

PT Polysindo Eka Perkasa Tbk membukukan rugi bersih Rp2,05 triliun pada 2004, naik 79% dibanding periode tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,14 triliun.

Sementara itu, modal kerja perusahaan yang bergerak dalam bidang tekstil ini tetap negatif yakni Rp15,99 triliun, naik 10% dibanding modal kerja bersih pada 2003 yang sebesar Rp14,42 triliun.

Dalam neraca konsolidasi yang melibatkan empat anak perusahaan, Polysindo juga melaporkan kenaikan defisiensi modal sebesar 23% dari Rp8,79 triliun menjadi Rp10,84 triliun.

Keempat anak perusahaan yang dimaksud adalah PT Texmaco Jaya Tbk, Polysindo International Finance Company BV (Polysindo Finance), Polysindo Mauritius Ltd, dan PT Eastindo Polymertama (Eastindo). (munir.haikal@bisnis.co.id)

Oleh M. Munir Haikal
Bisnis Indonesia

Source :Bisnis Indonesia

Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Publikasi

+ Index