KBUMN

Sinergi Membangun Negeri

Senin, 21 April 2014

|Visi Kementerian BUMN “Menjadi Pembina BUMN yang Profesional untuk meningkatkan nilai BUMN” |                                          SMS Kritik & Saran tentang BUMN dan Kementerian BUMN ke 08111-188-188|                                                                                                                Hati Hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Pejabat Kementerian BUMN dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kementerian BUMN tidak pernah meminta pungutan biaya apapun melalui surat,telepon maupun sms, dalam proses maupun pemenang pengadaan Barang dan Jasa

Direksi PLN Harus Tanggung Jawab soal Kebocoran

6 Januari 2003

Jakarta (Kompas) : Jajaran direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus mempertanggungjawabkan tingginya kebocoran (losses) yang terjadi di perusahaan milik negara tersebut, di mana semester I tahun 2002 mencapai 16,29 persen. Alasannya, setiap satu persen kebocoran berimplikasi pada kerugian PLN sebesar Rp 250 milyar hingga Rp 300 milyar, dan pada akhirnya akan membebani pelanggan listrik.

Demikian diutarakan oleh Fabby Tumiwa dari Working Group on Power Sector Restructuring (WG-PSR) kepada wartawan di Jakarta, Minggu (5/1). Menurut Tumiwa, angka kebocoran PLN yang sebenarnya sudah jauh dari angka yang dapat ditolerir. Angka yang bisa ditolerir adalah sekitar enam persen hingga tujuh persen, sehingga harus dilakukan audit untuk mengetahui kecakapan dari manajemen PLN.

“PLN tidak bisa hanya berlindung dengan berbagai alasan untuk menyalahkan keadaan, sebab masalah yang dihadapi PLN saat ini sudah diketahui sejak tahun 1999. PLN sudah menaikkan tarif beberapa kali. Seharusnya kalau tidak bisa berbuat banyak, direksi harus bisa berbesar hati jika memang tidak sanggup memperbaiki kondisi yang ada, dengan menyatakan sudah tak mampu dan minta diganti,” ujar Tumiwa.

Sebelumnya, Wakil Presiden Direktur PT PLN, Aziz Sabarto, berterus terang bahwa realisasi susut jaringan transmisi dan susut distribusi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero hingga semester pertama tahun 2002, sebesar 16,29 persen. Angka ini lebih tinggi dari sasaran semester pertama sebesar 11,12 persen. Adapun realisasi tahun 2001 sebesar 13,42 persen.

Dari data keseluruhan realisasi susut jaringan sampai semester pertama tahun 2002 terbaca, hanya susut transmisi yang bisa memenuhi sasaran, yaitu 2,55 persen. Susut distribusi masih jauh tertinggal dari sasaran 8,53 persen menjadi 13,74 persen. Susut distribusi terjadi karena adanya susut teknik sebesar 6,95 persen dan susut nonteknik sebesar 6,78 persen.

Ketika ditemui Kompas di ruang kerjanya, Aziz meminta agar istilah losses tidak diartikan “kebocoran”, tetapi menggunakan kata “susut”. Sebab, kebocoran seolah-olah diakibatkan oleh tindakan yang negatif, sedangkan losses tersebut, sebenarnya terjadi karena keadaan yang apa adanya.

Namun, Tumiwa mengungkapkan, salah satu informasi yang berhasil diperoleh WG-PSR, menyebutkan bahwa beberapa gardu dioperasikan secara tidak benar, karena adanya praktik korupsi di lapangan. Modusnya, jika satu gardu membutuhkan 30 buah sekring, ternyata yang dipasang hanya 10 buah sekring saja.

Makanya, menurut Fabby Tumiwa, pemerintah harus melakukan audit secara serius jika manajemen PLN memang andal, maka kebocoran harus dapat ditekan di bawah sepuluh persen. Semua pihak tidak perlu lagi saling klaim, menyalahkan pihak tertentu atau malah mengambinghitamkan keadaan.

Salahkan keadaan

Aziz berdalih, penyebab naiknya tingkat kebocoran, antara lain akibat masalah teknik, karena realisasi pertambahan beban atau MVA tersambung sebesar 958.545 MVA, atau 2,32 persen dari realisasi tahun 2001. Pertambahan beban ini dinominasi oleh pertambahan beban pelanggan dengan tegangan rendah sebesar 654.330 MVA, atau 1,58 persen dari realisasi tahun 2001.

Penyebab lain adalah realisasi pertambahan pelanggan sebesar 497.320 atau 1,67 persen terhadap realisasi tahun 2001, karena didominasi oleh pelanggan tegangan rendah sebesar 495.899 pelanggan, atau 99,71 persen dari realisasi semester pertama tahun 2002.

Selain itu, kebocoran teknik juga meningkat akibat terbatasnya dana investasi untuk pembangunan jaringan baru. Padahal, pembangunan jaringan baru seharusnya disesuaikan dengan rencana pertumbuhan beban. Keterbatasan pembangkit juga menjadi penyebab seringnya dilakukan penurunan tegangan (brown out) hingga pelepasan pelanggan tegangan tinggi dan tegangan menengah.

Dalam kebocoran nonteknik, terjadi sebesar 6,78 persen, yang disebabkan adanya susut administrasi sebesar 1,84 persen. Susut administrasi ini disebabkan oleh belum selesainya proses penyempurnaan sistem administrasi dan data induk pelanggan. Belum selesainya proses penyempurnaan masalah pembacaan meter, juga menyebabkan terjadinya susut.

Alasan lain yang menyebabkan susut administrasi adalah perubahan pembuatan rekening listrik pola B menjadi pola A sebesar 3,84 persen. Adapun yang dimaksud dengan pola B adalah, pembayaran tagihan pemakaian listrik pada bulan ketiga setelah pemasangan instalasi. Pola A, pembayaran rekening yang dilakukan langsung pada bulan yang sama dengan bulan pemasangan instalasi listrik.

Aziz juga mengakui, pencurian listrik juga menjadi penyebab susut nonteknik sebesar 1,11 persen. Pencurian listrik, menurut Aziz, diakibatkan oleh karena dibatasinya penyambungan baru sebagai akibat kurangnya daya pembangkit. Kenaikan penerangan jalan umum (PJU) liar yang diluar kendali PLN karena keterbatasan pemerintah kota (pemkot) untuk membangun jaringan penerangan jalan umum.

Untuk mengatasi segala permasalahan tersebut, pihak PLN berjanji akan mengusahakan realisasi penjualan dengan komposisi pada tegangan rendah, tegangan menengah, dan tegangan tinggi sesuai sasaran yang ditetapkan. Pelaksanaan pemeliharaan jaringan akan dilakukan dengan prioritas untuk pemeliharaan yang biayanya relatif rendah.

Tidak sesuai

Kenaikan tarif listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan telepon, secara sosial tidak optimal dan tidak sesuai UU Propenas. Dalam menerapkan UU Propenas, pemerintah terkesan pilih-pilih, hanya program yang berhubungan dengan pencabutan subsidi yang segera dijalankan demi menyelamatkan APBN, tetapi program pengalihan subsidi tidak dijalankan.

“Program pengalihan subsidi harga menjadi subsidi langsung tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Padahal, program itu bertujuan mengentaskan kemiskinan. Dalam Propenas, pemerintah harus mengembangkan lembaga jaminan sosial, tetapi itu tidak ada,” kata ekonom Indef, Dradjad H Wibowo, dalam diskusi mimbar akhir pekan bertema “Kado Tahun Baru: Naiknya Harga-harga dan Turunnya Inpres R&D” yang diadakan Pusat Kajian Komunikasi Bisnis dan Politik (Puskakom) di Jakarta, Sabtu lalu.

Alasan kenaikan harga demi menutup defisit tidak tepat, karena masih ada sumber pendapatan pemerintah selain dari menaikkan berbagai tarif secara bersamaan dengan persentase besar. Sumber itu adalah pajak, penalty base income atau denda, kontrak karya migas, dan dana nonbudgeter di berbagai departemen.

Sumber penerimaan dari pajak misalnya, meningkatkan jumlah NPWP dari 2,5 juta orang menjadi 5 juta orang. Jika ini berhasil, maka pendapatan pemerintah dapat bertambah Rp 10 trilyun-Rp 12 trilyun. “Jumlah orang kaya di Indonesia ada 20 juta, tetapi NPWP baru 2,5 juta,” kata Dradjad.

Penalty base income antara lain dari kasus-kasus yang dibawa ke Mahkamah Agung (MA). Setiap kasus yang kalah di Pengadilan Tinggi biasanya dibawa ke MA. Jika kemudian kasus tersebut kalah lagi, maka kasus itu harus dikenai denda. “Di MA saja ada 19.000 kasus yang deadlock,” imbuh Dradjad. (boy/B06/TIA) Senin, 06 Januari 2003.

Source :Nusa Dua

Kirim Komentar

Baca Komentar ( 0 )

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Isian wajib ditandai *

: *


*

Anda dapat memakai tag dan atribut HTML ini: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Publikasi

+ Index